PT. Quti Karunia Purwakarta PHK Seribu Pekerja

Sedikitnya 1000 orang pekerja PT Quti Karunia dirumahkan. Namun pemutusan hubungan kerja (PHK) ini mengundang berbagai pertanyaan. Sebab dalam pem phk an itu ada keganjilan yaitu merekrut kembali tenaga kerja yang sudah diphk tersebut. Namun rekrutmen it

PT. Quti Karunia Purwakarta PHK Seribu Pekerja

Oleh: Tomi Aminudin PURWAKARTA, FOKUSJabar.com: Sedikitnya 1000 orang pekerja PT Quti Karunia dirumahkan. Namun pemutusan hubungan kerja (PHK) ini mengundang berbagai pertanyaan. Sebab dalam pem-phk-an itu ada keganjilan yaitu merekrut kembali tenaga kerja yang sudah diphk tersebut. Namun rekrutmen itu dengan status pekerja yang berbeda, menjadi pekerja kontrak (out sourching). Hitungan pesangonpun disamaratakan yaitu dengan perhitungan Rp1 juta dikalikan masa kerja. [caption id="attachment_57102" align="aligncenter" width="478"] Ilustrasi[/caption] "Dari  jumlah karyawan  6500 orang,  kurang lebih 1000 karyawan sudah PHK. Seorang karyawan Jujun (41) menyatakan, sistim pesangon yang menghitung lama masa kerja dikali Rp1 juta pertahunnya. "Saya dipekerjakan kembali. BIdang dan posisi kerja sama seperti sebelum PHK, tetapi status berbeda sekarang out souching," katanya Rabu (25/12). Dia  bekerja  di PT. Quti Karunia selama 10 tahun sebagai mechanik. Istrinyapun Yeyeh (38) bekerja di situ sebagai penjahit. Yeyeh sudah bekerja 11 tahun. Pasangan suami istri (Pasutri) warga Desa Kertamanah Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ini, tidak ada pilihan lain. Apalagi masih dipekerjakan, walaupun dengan berat hati. "Mau bagaimana lagi, perusahaan sudah menerapkan kebijakan begitu. Kita sepakat kerja lagi, kalau tidak, ya keluar," kata Jujun Menurut dia, keberadaan Serikat Pekerja perusahaan yang bergerak dibidang garmen tersebut, seakan tidak bisa berbuat banyak dengan kebijakan perusahaan yang menerapkan aturan sepihak itu. Disebutkan dia, kebijakan yang diambil pihak perusahaan, berhubungan erat dengan penetapan UMK. "Kami menilai perusahaan tidak sanggup untuk menggaji karyawannya sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah, maka pengurangan karyawan dan PHK dijadikan alternatif," paparnya.(ADR)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA