Terkait UU 23/2014, Bupati Garut Diminta Terbitkan Perbup

Diberlakukannya Undang undang 23 tahun 2014 yang mengharuskan penerima bantuan dana hibah harus berbadan hukum jelas akan mematikan para pelaku usaha kecil. Demikian diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Garut Lela Nurlaela, Rabu (2 9 2015). U

Terkait UU 23/2014, Bupati Garut Diminta Terbitkan Perbup

GARUT, FOKUSJabar.com:  Diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014 yang mengharuskan penerima bantuan dana hibah harus berbadan hukum jelas akan mematikan para pelaku usaha kecil. Demikian diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Garut Lela Nurlaela, Rabu (2/9/2015). Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintah Kabupaten Garut harus mensosialisasikan UU tersebut kepada masyarakat, atau membuat payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang penerima dana hibah. Dalam UU tersebut disebutkan penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, namun tidak dijelaskan secara detail.  Artinya harus dikeluarkan dari notaris atau cukup dengan Surat Keputusan (SK) pendirian kelompok yang ditanda tangani kepala desa, camat dan bupati. "Anehnya saat pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015, pihak legislatif menyetujui ajuan dana hibah itu setelah diberlakukannya UU no 23 tahun 2014," tegas Lela. ( Bambang Fouristian/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA