Tah! Cikajang Mendukung Pemekaran Garsel, Tetapi Menolak Bergabung

Para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat se Kecamatan Cikanjang Kabupaten Garut, mendukung pemekaran Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru dari Kabupaten Garut. Namun mereka menyatakan menolak bergabung. capti

Tah! Cikajang Mendukung Pemekaran Garsel, Tetapi Menolak Bergabung

Oleh: Bambang Fouristian GARUT,FOKUSJabar.com: Para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Cikanjang Kabupaten Garut, mendukung pemekaran Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru dari Kabupaten Garut. Namun mereka menyatakan menolak bergabung.  [caption id="attachment_68122" align="aligncenter" width="460"] Gunawan Taufik, Kepala Desa Karamatwangi yang juga koordinator Kades se-Kecamatan Cikajang(Foto: Bambang Fouristian)[/caption] Koordinator Kepala Desa se-Kecamatan Cikajang Gunawan Taufik Selasa (7/1), menduga gerakan keinginan untuk pemekaran Garut Selatan ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. "Masyarakat secara umum tidak menghendaki itu," kata Gunawan yang juga Kepala Desa Karamatwangi ini. Terkait hal tersebut, warga Cikajang mendesak sekaligus meminta perhatian Bupati Garut terpilih  Rudi Gunawan, untuk  menuntaskannya. Menurut dia, aspirasi masyarakat Cikajang yang menolak bergabung sudah dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri. Tinggal Pemkab Garut menuntaskanya. “ Kendati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme, dan prosedur serta persyaratan pembentukan Kabupaten Garsel sudah memenuhi, namun Cikajang menolak bergabung. Artinya, kami menghendaki bergabung ke Kabupaten Induk (Garut-red),” terangnya. Gunawan juga mengaku telah melakukan konsolidasi dengan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Cikajang serta telah membuat surat pernyataan dan telah diserahkan ke Ditjen Otda (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah) Kementrian Dalam Negeri Indonesia beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat setempat menolak bergabung karena bertolak belakang dengan tujuan pemekaran. Diantaranya, meminimalisir disparitas pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pemekaran, meningkatkan pelayanan publik, mendekatkan dengan Pemda (Pemerintahan Daerah) dan membuka peluang lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya, rencana tata letak jantung kota Kabupaten Garsel berlokasi di Kecamatan Mekarmukti. Jarak dari Cikajang mencapai lebih dari 75 km, sementara ke lokasi Kabupaten induk hanya 26 km. Karenanya, warga Cikajang menolak bergabung karena nantinya bakal menambah beban bagi seluruh masyarakat. “ Jika kami ikut bergabung ke Kabupaten pemekaran, bukannya akan maju tapi akan mengalami kemunduran. Bagaimana tidak, dalam pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang diprioritaskan adalah pembangunan pemerintahan dan penataan Kabupaten,” ujar Gunawan. Dikatakannya, seluruh warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Cikajang dengan tegas menolak bergabung dengan pemekaran Garsel yang dinilai akan merugikan Kecamatan Cikajang. Sebenarnya, Cikajang hanya dijadikan korban persyaratan pemekaran dan kepentingan. Betapa tidak, dalam UU Otda No. 32 Tahun 2004 pasal 5 ayat 4, syarat teknis dan faktor dasar pembentukan daerah yakni kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan yang lainnya. “ Untuk itu, kami mohon bapak Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia meninjau kembali dampak dari pemekaran Garsel terhadap wilayah Kecamatan Cikajang,” pungkas Gunawan Taufik.(Adr)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA