GARUT, FOKUSJabar.com : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Muhlis Munawar mengatakan, Senin (28/11/2016) mengajukan permohonan audensi ke Bupati, Rudy Gunawan terkait pengangkatan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya pengangkatan Dewan Pengawas di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Garut yang diduga syarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “ Hari ini kami sudah mengajukan audensi untuk hari Rabu (30/11/2016),” ucap Muhlis, Senin (28/11/2016). Muhlis berharap, Bupati Rudy bisa menerima audensi tersebut menyusul kisruhnya Dewan Pengawas di PDAM Tirta Intan Garut yang salah satunya diduga tersandung masalah hukum dan telah melakukan tindakan-tindakan diluar tugas dan fungsinya. Diberitakan FOKUSJabar.com sebelumnya, HMI Cabang Garut gelar aksi demo di Bundaran Simpang Lima Tarogong, Jumat (18/11/2016) lalu. Mereka menuntut Dewan Pengawas PDAM yang diduga bermasalah mundur atau diberhentikan dari jabatannya. Ketua HMI Cabang Garut mengaku kecewa. Pasalnya, Bupati Rudy menolak audensi dan meminta jadwal ulang. Terlebih, pada audensi beberapa waktu lalu di Gedung DPRD tak menghadirinya. " Kami kecewa dan menilai Pak Bupati tidak punya semangat menciptakan pemerintahan yang clean governance,” sebut Muhlis. Pihaknya juga menilai adanya maladministrasi yang dilakukan pegawai PDAM Tirta Intan baik langsung atau tidak langsung yang bersumber dari dana pernyertaan modal APBD Garut. Oleh karena itu, pihaknya menuntut transparansi mekanisme dan prosedur pengangkatan Dewan Pengawas. Bupati Rudy harus segera mencopot oknum Dewan Pengawas yang diduga memiliki masalah hukum. (Bam’s)