MoU BPJS Kesehatan di Garut Harus Direvisi

Anggota Komisi IX DPR RI, Siti Mufattahah meminta Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Garut Jawa Barat segera melakukan revisi kesepakatan ( MoU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. caption id attachment 124595 align aligncenter width

MoU BPJS Kesehatan di Garut Harus Direvisi

GARUT, FOKUSJabar.com: Anggota Komisi IX DPR RI, Siti Mufattahah meminta Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Garut Jawa Barat segera melakukan revisi kesepakatan ( MoU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. [caption id="attachment_124595" align="aligncenter" width="638"] Siti Mufattahah saat berada di Puskesmas Pembangunan[/caption] Hal tersebut menyusul maraknya permasalahan penggunaan pelayanan yang menggunakan kartu BPJS kesehatan yang kerap terjadi hampir di seluruh Provinsi yang tersebar di Indonesia. Terlebih baru - baru ini ada warga Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yang ditolak berobat ke klinik Cisanca gara-gara menggunakan BPJS kesehatan di hari libur. Menurut keterangan klinik tersebut melakukan MoU hanya melayani pasien BPJS kesehatan di hari kerja saja. Berdasarkan UU penggunaan kartu BPJS kesehatan tidak dilihat dari hari kerja. Artinya, hari liburpun si-pasien yang menggunakan BPJS tetap bisa dilayani karena seluruh peserta BPJS kesehatan setiap bulannya membayar iuran. “ Setiap kali kujungan ke daerah, kami selalu menemukan keluhan seperti ini. Terkait hal tersebut kami tengah mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Siti Mufattahah usai memberikan materi pada seminar pencegahan human trafficking di Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut, Sabtu (2/5/2015). Menurut dia, kemungkinan besar terjadinya penolakan menggunakan kartu BPJS kesehatan pada saat hari libur karena saat MoU hanya melayani di hari kerja saja. Agar tidak terulang kembali, sebaiknya Pemkab melakukan revisi MoU antara pusat Kesehatan dengan pihak BPJS kesehatan. “ Kemungkinan besar penolakan ini dilakukan oleh klinik milik swasta. Karena jika milik pemerintah kendati hari libur tetap harus melayani pasien BPJS,” pungkas Siti Mufattahah.(**) (Bambang Fouristian/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA