Kepala Satpol PP Garut: Penutupan Minimarket Ilegal Mengacu Permendagri No.54

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut, Firman Karyadin mengatakan, menindak Minimarket yang tak mengantongi izin mesti mengacu kepada aturan Permendagri No.54 harus dilakukan tahapan non Yustisi dan Yustisi. Non Yustisi kata Firman adalah t

Kepala Satpol PP Garut: Penutupan Minimarket Ilegal Mengacu Permendagri No.54

GARUT, FOKUSJabar.com : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut, Firman Karyadin mengatakan, menindak Minimarket yang tak mengantongi izin mesti mengacu kepada aturan Permendagri No.54 harus dilakukan tahapan non Yustisi dan Yustisi. Non Yustisi kata Firman adalah tindakan berupa peringatan. Mulai dari teguran hingga peringatan. “ Jika masih membandel, selanjutnya masuk kedalam tahapan Yustisi yang langsung ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” jelas Firman, Selasa (22/9/2015). Menurut dia, pihaknya dalam menindak Minimarket bodong mesti berhati-hati. Artinya, jangan sampai menjadi buah simalakama bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Penutupannya itu sendiri nantinya akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Garut. Hal tersebut atas dasar aturan penindakan yang berlaku. “ Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, semua Minimarket bodong bisa segera ditutup,” pungkas Firman Karyadin. (**) (Bambang Fouristian/Galih)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA