Ciamis Gamang Serap Dana Hibah Rp4,8 Milyar

Pada APBD Perubahan Tahun 2015 Pemkab Ciamis telah mengalokasikan dana hibah bansos sebesar Rp48 Milyar lebih. Tetapi regulasi yang tertuang dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat Pemkab Ciamis baik eksekutif maupun legeslatif gamang mengaplikas

Ciamis Gamang Serap Dana Hibah Rp4,8 Milyar

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Pada APBD Perubahan Tahun 2015 Pemkab Ciamis telah mengalokasikan dana hibah bansos sebesar Rp48 Milyar lebih. Tetapi regulasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat Pemkab Ciamis baik eksekutif maupun legeslatif gamang mengaplikasikannya. Kendatipun Surat Edaran Kemendagri tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seolah memberi alternatif lain. Namun itu belum membuat memberi solusi dan tidak aplikatif. "Aturan di pusat ini menurut saya penuh jebakan dan tidak aplikatif. Ini membingungkan pemerintah daerah, termasuk calon penerima hibah, " ujar Sekretaris Komisi II DPRD Ciamis Andang Irfan Sahara, dalam audiensin bersama KTNA Ciamis, di gedung DPRD, Jumat (23/10/2015). Dikatakan Andang ada ribuan kelompok tani, kelompok usaha, dan kelompok masyarakat yang belum berbadan hukun dan tidak mengerti soal itu. "Kalau dipaksakan harus mengurus keabsahan status mereka maka akan habis waktunya, dan dana tidak akan terserap. Kalau tidak terserap kan jadi buah simalakama buat pemerintah daerah, " ujar Andang. Surat edaran Mendagri nomor 900/4627/83 tersebut memberi peluang bahwa untuk kelompok nirlaba, sukarela, sosial, yang sudah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari kepala daerah, maka tidak cukup berbadan hukum dari kemenhukam. Namun, itu belum memberikan jaminan keamanan atas penggunaan anggaran. Kegamangan ini juga diakui oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis Sutriaman. Apa yang diutarakan Komisi II DPRD Ciamis dan aspirasi KTNA Ciamis menurut Sutriaman juga dirasakan eksekutif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Tahun ini ada 304 kelompok yang harus diverifikasi dengan tenaga yang ada secara administratif mungkin bisa cepat tapi saat verifikasi ke lapangan ini akan menyita waktu, ini menjadi kendala ketika berpacu dengan waktu penggunaan anggarannya," kata Sutriaman. (DEN/Iqbal)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA