Berebut Kursi Dewan, Polemik PAN Garut Berlanjut

Setelah dinonatifkannya Ketua DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Garut, Babay Tamimi oleh DPP PAN Jawa barat akibat kasus nikah siri Bupati Garut Aceng HM Fikri, masalah malah bergulir. Kini giliran, Usep Jumhur salah seorang anggota DPRD Garut

Berebut Kursi Dewan, Polemik PAN Garut Berlanjut

Oleh: Deni Rinjani GARUT,FOKUSJabar.com : Setelah dinonatifkannya Ketua DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Garut, Babay Tamimi oleh DPP PAN Jawa barat akibat kasus nikah siri Bupati Garut Aceng HM Fikri, masalah malah bergulir. Kini giliran, Usep Jumhur salah seorang anggota DPRD Garut yang berasal dari PAN, dirundung masalah dengan sesama anggota PAN sendiri. [caption id="attachment_19664" align="aligncenter" width="460"] Usep Jumhur anggota komisi A DRPD Garut (Foto: Deni Rinjani)[/caption]   Usep dikabarkan melakukan kesepakatan dengan Drs. Haris Rahmawan untuk melakukan pergantian paruh waktu (PAW). Saat di temui FOKUSjabar.com, Senin (14/1), di ruang kerjanya mengatakan, dirinya telah melaporkan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Garut dan sudah mulai satu kali disidangkan untuk pembacaan duplik saja. "Nanti akan langsung disidangkan lagi, kita sedang menunggu waktunya," ujarnya. Diceritakan Usep, awal masalah bermula dari meninggalnya salah seorang anggota dewan dari PAN yaitu HB.Gaos Hamdani, lalu partai melakukan PAW untuk diganti  Hj. Tineke Karmila. Tetapi Tineke mengundurkan diri, akhirnya PAW itu jatuh ke Usep karena suara saya terbanyak. "Entah kenapa tiba-tiba saya digiring  melakukan kesepakatan dengan Drs. Haris Rahmawan untuk melakukan kesepakatan kembali di depan notaris, yaitu saya akan digantikan saudara Haris pada PAW," ungkapnya. Ditambahkan Usep, dirinya masuk menjadi anggota DPRD Garut itu pada Bulan April 2010, dan akan digantikan   Haris pada bulan Januari 2013 menurut  kesepakatan tersebut. Namun dia menilai kesepakatan itu tidak ada di UU NO.16/ 2010 dan UU No.27/2009, dimana peraturan menjelaskan pergantian paruh waktu itu adalah apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tersangkut pidana setelah ada keputusan hukum tetap. Dari kejadian ini akhirnya Usep berpendapat untuk melakukan uji materil. "Apakah kesepakatan dapat mengalahkan undang-undang, kalau pun saya kalah, saya juga akan melakukan banding, karena persoalan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua," pungkasnya. (MSU)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA