AKUR Kumpulan Bukti Pelanggaran Pilkada Garut Siap ke MK dan MA

Kendati sempat menyatakan siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilukada Garut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Agus Hamdani Abdusy Syakur Amin (AKUR), tak mau terburu buru melakukannya.

AKUR Kumpulan Bukti Pelanggaran Pilkada Garut Siap ke MK dan MA

Oleh : Deni Rinjani GARUT,  FOKUSJabar.com: Kendati sempat menyatakan siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilukada Garut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Agus Hamdani-Abdusy Syakur Amin (AKUR), tak mau terburu-buru melakukannya. [caption id="attachment_64372" align="aligncenter" width="478"] Abdussy Syakur calon wakil Bupati Garut pasangan AKUR yang akan mengugat ke MA dan MK(Foto: Deni RInjani)[/caption] Hingga kini, tim pasangan nomor urut 5 tersebut masih belum mendaftarkan gugatannya ke MA maupun MK. "Kita tidak ingin terburu-buru. Masih kita pertimbangkan. Kita juga harus realistis, terutama menyangkut bukti-bukti yang harus kita kumpulkan. Bukti-buktinya kan harus cukup. Meski data-data sudah kita pegang," ungkap Syakur, Rabu (27/11). Menurut Syakur, pihaknya hendak mengajukan gugatan ke MA karena menemukan sejumlah pelanggaran pidana yang ditenggarai dilakukan pasangan nomor 8 Rudy Gunawan-Helmi Budiman selama kampanye sampai pemungutan suara. Pasangan Rudy-Helmi, ungkap dia, diduga melakukan money politic dengan memberikan janji-janji kepada para pemilih. Hal itu dinilai melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 82. "Ini kan pelanggaran pidana. Makanya kita ajukan gugatan ke MA," kata Syakur. Sedangkan gugatan ke MK dilakukan karena keputusan KPU Kabupaten Garut terkait rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Garut putaran kedua, Selasa (26/11) itu dinilai melanggar Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010. Tim AKUR menilai, seharusnya pada Rapat Pleno Terbuka KPU Garut di Gedung Intan Balarea  itu pihak Panwaslu menjelaskan dulu berbagai laporan dugaan pelanggaran dan tindaklanjutnya, sebelum hasil rekapitulasi penghitungan suara ditetapkan. "Kami juga minta masyarakat pendukung untuk bersabar. Proses ini belum selesai. Segala sesuatunya kan ada prosedure dan mekanismenya. Sebagai warga negara yang baik maka kita harus ikuti itu," ujar Syakur. Sebelumnya, pada Rapat Pleno Terbuka KPU di gedung Intan Balarea pada Selasa (26/11), saksi dari pasangan AKUR, Ade Wahidin, menyatakan menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Garut 2013 putaran kedua. Dia juga menegaskan akan langsung mendaftarkan gugatan hukum ke MA, dan MK pada hari itu juga. (WDJ)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA