Menyoal Bonus PON XIX, Antara Keinginan dan Aturan‎

Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan bonus bagi atlet yang sudah berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX sebesar Rp200 juta menuai polemik di kalangan masyarakat olahraga. Penetapan nominal bonus pun disesuaikan dengan atura

Menyoal Bonus PON XIX, Antara Keinginan dan Aturan‎

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan bonus bagi atlet yang sudah berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX sebesar Rp200 juta menuai polemik di kalangan masyarakat olahraga. Penetapan nominal bonus pun disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Besaran nominal bonus yang akan diterima atlet PON XIX/2016 Jabar tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat acara Syukuran Jabar Kahiji di Gymnasium UPI, Jalan Setiabudi Kota Bandung, Minggu (13/11/2016) lalu. Saat itu, Gubernur menyebutkan jika pihaknya sudah menganggarkan untuk bonus sesuai dengan komitmen awal. Namun seiring dengan aturan yang dikeluarkan Kemenpora terkait besaran bonus PON yang tidak boleh melebihi besaran bonus SEA Games yakni Rp200 juta, maka besaran yang sudah dianggarkan pun disesuaikan dan mengalami perubahan. "Kita siasati bonus yang diterima atlet itu nett Rp200 juta, sedangkan pajaknya sebesar 15 persen ditanggung Pemprov. Kita sendiri bukan tidak mau memberikan bonus sesuai komitmen awal, tapi ada aturan yang tidak memperbolehkannya. Daripada nanti berbuntut temuan penyalahgunaan keuangan negara, maka kita sesuaikan dengan aturan agar lebih aman dan nyaman," jelas Aher. Menyikapi keputusan itu, beberapa atlet Jabar peraih medali emas di  PON XIX ‎mengaku kecewa. Pasalnya, besaran bonus tidak sesuai dengan harapan sebelumnya, dimana akan lebih besar dibanding provinsi lain. Sebelumnya sempat tersiar kabar di antara atlet, jika besaran bonus bagi peraih medali emas perorangan di PON XIX antara Rp250 juta hingga Rp300 juta. Pelatih cabang olahraga Taekwondo Jawa Barat, Muklis Ba Alwi mengaku, tidak bisa berbuat banyak dengan nominal bonus yang akan diterima atletnya. Pihaknya pun tidak mampu mengobati kekecewaan yang dialami atlet andalannya. "Mewakili teman-teman atlet, mereka bisa dibilang kecewa. Tapi mau gimana lagi, keputusan sudah diambil dan apa yang dijanjikan diawal tidak bisa direalisasikan. Kekecewaan ini tidak menutup kemungkinan akan membuat atlet berpikir pindah ke provinsi lain dan kita tidak bisa berbuat banyak," kata Mukhlis saat ditemui di komplek olahraga Pajajaran, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Rabu (16/11/2016). Raihan 12 medali emas yang ditorehkan tim Taekwondo Jabar di PON XIX merupakan prestasi yang tidak mudah. Prestasi tertinggi tersebut diraih para atlet melalui perjuangan, pengorbanan, hingga kerja keras yang ditampilkan ‎habis-habisan oleh atlet. "12 medali emas yang kita raih, bukan hal yang mudah dilakukan. Perlu waktu yang cukup panjang serta pengorbanan dalam mempersiapkannya‎," terangnya. ‎Sementara itu, Ketua I Bidang Organisasi Pengprob PBVSI Jabar, Aos Syaiful Azhar menuturkan, atlet maupun pengurus tidak bisa memaksakan nominal besaran bonus sesuai dengan harapan. Pasalnya, penetapan bonus yang diputuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terbentur dengan aturan yakni Kepmenpora RI. Aos menilai, seharusnya KONI Jabar sebagai induk organisasi tertinggi olahraga prestasi ‎di Tanah Pasundan sudah bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait penetapan bonus tersebut. Hal ini pun pernah dilakukan kepengurusn KONI Jabar saat dipimpin oleh Azis Syarif (alm). "Saat itu, Pak Azis sudah mengantisipasi bonus dengan menyiapkan anggaran untuk tambahan bonus melalui penyiapan rumah atlet . Jadi meski bonus yang diterima atlet hanya Rp100 juta, tapi bisa sedikit terobati dengan bonus rumah yang sudah disiapkan KONI Jabar. Dan harusnya kepengurusan KONI Jabar saat ini pun bisa mengantisipasi hal tersebut dengan menganggarkannya. Toh anggaran KONI Jabar saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya yang mencapai Rp341 milyar. Kalau dipaksa ke Gubernur, jelas tidak mungkin karena terbentur aturan dan Pemprov pun tidak mungkin labrak aturan," tegas Aos. (Ageng/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA