Parpol Nilai Aneh Perubahan Dapil di Majalengka

MAJALENGKA, FOKUS JABAR Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka yang berencana mengubah Daerah Pemilihan (Dapil) dari lima menjadi tujuh bagian, mengundang reaksi pimpinan partai politik (parpol) di Kab. Majalengka. Penegasan itu sepe

Parpol Nilai Aneh Perubahan Dapil di Majalengka

MAJALENGKA, FOKUS JABAR: Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka yang berencana mengubah Daerah Pemilihan (Dapil) dari lima menjadi tujuh bagian, mengundang reaksi  pimpinan partai politik (parpol) di Kab. Majalengka. Penegasan itu seperti dilontarkan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasir. Ia menegaskan, PKB tidak akan serta merta menerima begitu saja usulan dari KPU, sebelum dilakukan kajian secara mendalam. "Kita akan analisa dulu kebijakan perubahan dapil ini, apakah ini kepentingan masyarakat atau pesanan parpol. Baru setelah itu, kita layangkan surat ke KPU sebagai bahan pertimbangan," ujar politisi asal Desa Mirat Kec. Leuwimunding ini, Selasa(4/12). Dijelaskan Nasir, pemetaan dapil merupakan bagian teknis penyelenggaran Pemilu. Oleh karena itu, KPU seharusnya tidak bersikap arogan dengan membuat keputusan secara sepihak tanpa mengikutsertakan parpol untuk membahas usulan tersebut. "Ya, kalau diibaratkan pertandingan, seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum diusulkan ," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka ini. Ia juga menambahkan pada prinsipnya tidak keberatan, tapi diharapkan KPU tetap menjungjung tinggi rasa kebersamaan. Hal senada juga diungkapkan pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Majalengka, H. Jack Jakaria Iskandar. Politisi asal Kec. Jatiwangi ini, prinsipnya tidak mempersolkan rencana keputusan perubahan dapil ini. Meskipun di sisi lain, hal ini tentunya akan menguntungkan parpol besar semisal PDI P. "Seharusnya KPU tidak mengusulkan sendiri, tanpa terlebih dahulu melibatkan komunikasi dengan pimpinan parpol. Ya, minimalnya kalau tidak dengan parpol dengan DPRD Majalengka diundang untuk bertukar pikiran," ujarnya. Ketua DPD Partai Golkar, H. Yomanius Untung, pihaknya mengaku belum mendengar secara utuh alasan yang argumentatif yang diberikan KPU terhadap rencana perubahan dapil tersebut. (FJ-01).

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA