CIREBON, FOKUSJabar.com : Satpol PP Kabupaten Cirebon mengaku sering kelimpungan menegakkan Perda di wilayahnya. Hal itu terjadi lantaran minimnya jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah. "Wajar saja ketika Satpol PP dalam bekerja kurang maksimal. Sebab, personel yang mobile hanya 100 orang," ujar Kasatpol PP, Ade Setiadi, Sabtu (2/4/2016). Padahal di dalam Permendagri, wilayah Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori tipe A. Idealnya jika dilihat dari luas wilayah jumlah personel yang dibutuhkan saat ini adalah 350 sampai 450 personel. Sementara saat ini jumlah personel hanya 200 orang yang terdiri dari PNS dan honorer. Dari jumlah tersebut, Satpol PP Kabupaten Cirebon harus melayani dua juta warga di 40 kecamatan dan 424 desa berikut kelurahan. "Belum lagi dikurangi pegawai TU dengan jumlah personel 30 orang. Sementara yang di sekretariat itu, personelnya tidak masuk dalam kategori yang mobile," katanya. Tidak hanya itu, ada juga personel pol pp yang bertugas di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Ketua DPRD dengan jumlah 52 orang. "Itu permanen, mereka tidak bisa mobile. Sehingga upaya kita untuk menegakkan Perda kurang optimal," imbuhnya. Dia mengaku, untuk mengantisipasi kekurangan personel sudah dibicarakan dengan Bupati, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) dan sudah menyampaikannya ke Menpan RB. Tapi, saat ini pemerintah daerah hanya bisa menunggu seperti apa keputusannya. Tambahan personel memang sangat dibutuhkan, sebab pernah kejadian ketika Satpol PP diundang Pemprov agar bisa menghadirkan satu kompi, kemudian diminta oleh Kodim satu SST, jadi kebingunan memenuhi permintaan tersbeut. "Kita bingung, di sana harus terpenuhi, di sini harus terpenuhi tapi personelnya tidak ada," pungkasnya. (Panj/Yun)