Larangan Peliputan Kembali Terjadi di Pangandaran

Larangan peliputan terhadap insan pers terjadi di Pangandaran. Kejadian tersebut terjadi pada seorang wartawan Metro TV wilayah Pangandaran, Raden Irfan Ramdiansyah. Hal ini pun menjadi viral di sejumlah awak media lainya. Pasalnya, pelarangan tersebut

Larangan Peliputan Kembali Terjadi di Pangandaran

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Larangan peliputan terhadap insan pers terjadi di Pangandaran. Kejadian tersebut terjadi pada seorang wartawan Metro TV wilayah Pangandaran, Raden Irfan Ramdiansyah. Hal ini pun menjadi viral di sejumlah awak media lainya. Pasalnya, pelarangan tersebut dilakukan oleh seorang anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis, saat sedang melakukan pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Menurut Irfan, kejadian tersebut berawal saat dirinya tengah mengambil gambar di ruangan Reskrim Polsek Padaherang, Rabu (11/1/2017) malam, saat para orang tua korban pelecehan seksual menanda tangani berkas-berkas penyidikan yang dibawa dari Polres Ciamis. Namun, saat setelah menutup kamera terang Irfan, salah satu anggota dari unit PA Polres Ciamis menegur dengan nada keras. "Dia menegur sambil nunjuk dan bilang. Hapus videonya, kalau di sana (Polres) tidak ada izin kamarenya dijabel," ungkapnya dengan menirukan teguran salah satu anggota unit PA Polres Ciamis tersebut, Jum'at (13/1/2017). Dia mengaku kecewa dengan sikap yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya. Irfan berharap intervensi polisi terhadap wartawan yang tugasnya dilindung perundang-undangan tidak harus terjadi terus. "Kami insan pers berharap hal ini tidak sampai terjadi lagi, kan masih bisa dibicarakan dengan baik-baik jangan sampai terkesan arogan minta gambar dihapus dan bilang kameranya bisa dijabel," imbuhnya. Sementara Kapolsek Padaherang, AKP Jumaeli saat dikonfirmasi FOKUSJabar.com mengaku, saat kejadian dirinya tidak sedang berada di tempat. Sehingga saat dimintai keterangan dirinya mengaku tidak tahu. "Saya kurang tahu insiden itu. Karena saat itu saya sedang berada di Tasikmalaya. Dan juga untuk kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini pun sudah lama kami limpahkan ke Unit PPA Polres Ciamis," katanya. Diketahui, pers dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat jelas dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan pers. Pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40/1999 dijelaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi, terkena sanksi ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. (Boip/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA