Dinkes Kota Cirebon Tidak Setuju Program BPJS Haram

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon menyatakan tidak setuju terkait fatwa MUI yang mengharamkan program BPJS Kesehatan belum lama ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menegaskan, prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong royong dan m

Dinkes Kota Cirebon Tidak Setuju Program BPJS Haram

CIREBON, FOKUSJabar.com: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon menyatakan tidak setuju terkait fatwa MUI yang mengharamkan program BPJS Kesehatan belum lama ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menegaskan, prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong-royong dan menggunakan konsep nirlaba. Artinya, secara tidak langsung peserta BPJS kesehatan saling membantu sesama peserta melalui premi dengan biaya yang murah. "Di Indonesia hanya program BPJS yang paling bagus ketimbang program yang lain, karena yang sehat membiayai yang sakit. Beda dengan asuransi swasta yang semakin parah sakitnya, pembayaran premi justru semakin besar," tegas Edy, Kamis (30/7/2015). Dia menegaskan bahwa secara nasional BPJS selalu mengalami kerugian mencapai Rp1,5,trilyun per bulan. Hal itu terjadi karena kebanyakan membiayai orang sakit, baik masuk kualifikasi sakit berat maupun ringan. Edy pun menganggap fatwa itu keliru, terlebih program yang memegang prinsip gotong-royong itu secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk beramal. "Misalnya si A sakit dan harus cuci darah, dan si A dibantu oleh 80 peserta BPJS yang masih sehat untuk membiayai cuci darahnya itu. Lalu di mana letak ribanya?" tegasnya. Menurutnya, ulama-ulama yang ada di MUI kurang input dan pengetahuan mengenai BPJS kesehatan. Pihaknya tetap tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan BPJS Kesehatan. (Panji/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA