Azis Minta Disdukcapil Perkuat Koordinasi Tingkat RW

Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih memperkuat koordinasi di tingkat RT dan RW. Apalagi saat keadaan darurat terjadi, seperti habisnya blanko KTP, sementara kiriman dari kementerian belum datang. Saat jarin

Azis Minta Disdukcapil Perkuat Koordinasi Tingkat RW

CIREBON, FOKUSJabar.com: Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih memperkuat koordinasi di tingkat RT dan RW. Apalagi saat keadaan darurat terjadi, seperti habisnya blanko KTP, sementara kiriman dari kementerian belum datang. Saat jaringan mati atau rusak di tingkat pusat sehingga tidak bisa mencetak KTP, saat alat rekam yang ada di kecamatan mengalami kerusakaan sehingga tidak dapat melayani pendudukan yang mengajukan perekaman. [caption id="attachment_164640" align="aligncenter" width="735"] Walikota Cirebon Nasrudin Azis saat menghadiri Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kota Cirebon. (Foto : Panji)[/caption] "Saya ingatkan juga kepada Disdukcapul, sebagai jantung dalam pelayanan bidang kependudukan untuk selalu aktif. Lakukanlah koordinasi antar dinas dan instasi, atau sesegera mungkin serta konsultasi ketingkat vertikal Provinsi maupun Kemendagri apalagi terjadi kesulitan," sebut Azis dalam Rakor Kebijakan Kependuduka di kantor Disdukcapil Kota Cirebon, Rabu (16/9/2015). Disebutkan, akurasi data dan kepastian jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembangunan demokrasi. Misalnya saat pilkada, kepesertaan BPJS, ataupun ketika pemerintah kota berencana membangun sekolah dasar berdasarkan pada jumlah penduduk usai sekolah. Menurutnya, sasaran pembangunan akan tepat jika jumlah penduduknya benar. Bila sumber data yang digunakan tidak sesuai dijadikan dasar keputusan kebijakan, maka akan melahirkan sebuah kebijakan yang salah pula. "Karena saat ini fokus tuntutan pelayanan administrasi kependudukan harus profesional dan memenuhi standar teknologi informasi, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencaiapan standar, pelayanan minimal," sebutnya. Disebutkan, unsur terkait administrasi kependudukan dituntut teliti dan hati-hati karena menyangkut data penduduk yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan di bidang pemerintah maupun pembangunan. Ini juga diperkuat dengan peraturan daerah (Perda) nomor 16 tahun 2015 menjadi perda nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cirenon adalah karena adanya perubahaan atas UU Nomor 23 tahun 2006 menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. (Panji/Galih)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA