Tuh Kan! Perlu Komitmen Bersama Menata Transportasi

Penataan transportasi di Jawa Barat sulit dilakukan tanpa ada komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan pemerinth kabupaten kota. Demikian diungkapkan calon Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan di sela waktu kampanyenya di Kabupaten Karawang Jabar, Rabu (13 2)

Tuh Kan! Perlu Komitmen Bersama Menata Transportasi

Oleh: Solihin KARAWANG,FOKUSJabar.com: Penataan transportasi di Jawa Barat sulit dilakukan tanpa ada komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan pemerinth kabupaten/kota. Demikian diungkapkan calon Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan di sela waktu kampanyenya di Kabupaten Karawang Jabar, Rabu (13/2).   [caption id="attachment_16555" align="aligncenter" width="460"] Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan(Foto: Deni Rinjani)[/caption]   Menurutnya, penataan transportasi bisa dimulai melalui kesepakatan bersama antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam menentukan moda transportasi yang paling cocok di realisasikan. "Meski nantinya berujung pada transportasi yang sifatnya massal, namun moda transportasi seperti apa yang paling cocok tetap harus dirumuskan," kata Heryawan. Dengan begitu, kesepakatan yang sudah ditempuh nantinya bisa dilanjutkan dengan menciptakan kota-kota percontohan guna mengaplikasikan moda transportasi yang cocok tersebut. Sejalan dengan upaya tersebut, diperlukan kebijakan untuk mengurangi laju kendaraan pribadi serta memberlakukan secara ketat moda transportasi masal. "Namun, transportasi masal takkan terbentuk selama sistem transportasi regional itu tak dibenahi. Di sisi lain, kebijakan publik pun memang tak pernah memuaskan semua pihak. Transportasi masal diberlakukan, yang kecil-kecil pasti ngamuk," keluhnya. Dia mengakui, penataan transportasi tak bisa dilakukan tanpa melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan juga penguatan hirarki antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Dengan kata lain, meski saat ini adalah era otonomi daerah, namun hirarki tetap harus ada guna menunjang kepentingan serta kebaikan publik. Dia berharap, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kini tengah menjalani proses revisi, bias mengarah pada penguatan hubungan hirarki pemerintahan. Dengan begitu, komunikasi, koordinasi serta aturan pemerintahan bisa dikelola lebih baik. "Yang terjadi sekarang kan tidak begitu. Presiden saja sulit nyuruh bupati/wali kota, apalagi gubernur. Makanya kita berharap, revisi otonomi daerah mengarah ke situ," pungkasnya. (**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA