Transparan dong! Pengembangan Baksil Biar Nggak Kontroversi

Parkar Ilmu Pemerintahan Unpad (Universitas Padjadjaran), Dede Mariana mendesak Pemkot (Pemerintah Kota) Bandung dan PT EGI (Esa Gemilang Indah) terbuka soal isi perjanjian pengembangan kawasan Baksil (Babakan Siliwangi). caption id attachment 3332

Transparan dong! Pengembangan Baksil Biar Nggak Kontroversi

Oleh : M. Jatnika Sadili BANDUNG, FOKUSJabar.com : Parkar Ilmu Pemerintahan Unpad (Universitas Padjadjaran), Dede Mariana mendesak Pemkot (Pemerintah Kota) Bandung dan PT EGI (Esa Gemilang Indah) terbuka soal isi perjanjian pengembangan kawasan Baksil (Babakan Siliwangi). [caption id="attachment_3332" align="aligncenter" width="460"] Dede Mariana(Foto: unpad.ac.id)[/caption]   "Kerjasama pembangunan kawasan Babakan Siliwangi (Baksil) harus terbuka, selain itu perlu ditekankan juga soal status Baksil dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bandung," ujarnya dalam diskusi yang dilaksanakan di Jalan RE Martadinata, Jumat (8/2). Menurut Dede, perjanjian tersebut harus dicek kembali, termasuk dokumen terkait rencana Baksil yang membuat kontroversi selama ini. Juga diharapkan jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. "Hal itu dapat membuat kapok investor. Pemkot Bandung, pengembang, dan civil society harus duduk bersama, membuka semua dokumen terkait Baksil. Kemudian bersikap dan berpendapat. Tidak seperti sekarang yang cenderung sepihak dan berdasarkan "ceunah" atau "katanya"," keluh Dede. Semua pihak harus bersikap netral dan jangan sampai mempolitisasi soal Baksil yang berujung hanya untuk kepentingan sesaat, terlebih dijadikan isu untuk kepentingan Pilwalkot (pemilihan Walikota). "Jagan dipolitisir, misalnya untuk  pilwalkot. Tetapi harus lebih utuh, terkait juga keberadaan Sabuga. Oleh karenanya, perdebatan tidak cukup hanya di soal apakah mau membangun lagi rumah makan atau lainnya. Namun penataan kawasan Baksil secara keseluruhan," tegasnya. Menurutnya, perlu pemahaman menyeluruh terkait soal kawasan Baksil dan harus dituntaskan penyelesaiannya dengan cara duduk bersama. "Saya sudah lihat berkas-berkasnya di BPPT. IMB baru keluar bulan Oktober 2012. Setelah semua syarat dipenuhi PT EGI. Jadi dari sisi ini, Pemkot tak bisa "disalahkan". Mungkin soal keterbukaan ke publik saja yang dianggap kurang dari pemkot terkait Baksil ini," pungkasnya. (NOER)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA