Tim Ide: Pilwalkot Bandung "Cacat"

Tim hukum pasangan MQ Iswara Asep Dedy Ruyadi, Agus Sihombing mempertanyakan surat edaran KPU Kota Bandung terkait jadwal kehadiran saksi di TPS (Tempat pemungutan suara). caption id attachment 47696 align aligncenter width 460 Tim MQ Iswara s

Tim Ide: Pilwalkot Bandung

Oleh: Solihin BANDUNG,FOKUSJabar.com: Tim hukum pasangan MQ Iswara-Asep Dedy Ruyadi, Agus Sihombing mempertanyakan surat edaran KPU Kota Bandung terkait jadwal kehadiran saksi di TPS (Tempat pemungutan suara). [caption id="attachment_47696" align="aligncenter" width="460"] Tim MQ Iswara saat memperlihatkan surat edaran dari KPU                           (Foto: Solihin)[/caption]   Adapaun surat edaran tersebut, diedarkan KPU dengan tiga (SE), seperti SE nomor 384/KPU/Kota/VI/2013, diganti 351/KPU/Kota/VI/2013 dan SE 355/KPU/Kota/ 011.329135/VI. Pada prosesnya, surat edaran nomor 384 mengharuskan saksi hadir pukul selambatnya pukul 09.00 WIB, kemudian dicabut dan diganti dengan surat edaran nomor 351 yang mengharuskan saksi hadir paling lambat pukul 06.00 WIB. Tidak hanya itu, KPU pun kembali mengganti surat tersebut dengan surat edaran nomor 355 yang mengharuskan saksi hadir selambatnya pukul 07.00 WIB. "Akibat surat edaran itu, hampir 40 persen saksi yang kami siapkan (IDE), tidak bisa masuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara Pilwalkot Bandung di 4.118 TPS," kata Agus di kantor DPD Golkar Kota Bandung, Minggu (23/6). Menurutnya, keputusan KPU mengganti surat edaran nomor 348 menjadi 351 dan 355 adalah pelanggaran. "Ini melanggar kode etik dan azas kepatutan. Seharusnya KPU Kota Bandung melihat Peraturan KPU Nomor 12," tegasnya. Pihaknya mengungkapkan, berdasarkan informasi dari saksi IDE bahwa keputusan KPU mengganti surat tersebut tidak didasarkan pada rapat pleno. "Apakah benar KPU mengeluarkan surat 351 dan 355 tidak berdasarkan rapat pleno. Kalau benar, kapan dan di mana rapat pleno itu berlangsung, karena tim kami tidak menemukan ada rapat di kantor KPU Kota Bandung," jelasnya. Untuk itu, pihaknya akan melaporkan insiden tersebut ke DKKPU terkait pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Bandung "Karena ini ada pelanggaran, maka hasil hasil pemilu ini cacat," pungkasnya. (**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA