Penertiban KBU "Dihadang" Surat Gugatan

Pembongkaran bangunan liar yang di lahan negara di Kawasan Bandung Utara (KBU) terhenti karena adanya gugatan dari warga pengelola bangunan. Gugatan tersebut dilayangkan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jabar dengan harapan pembongkaran dibatalkan se

Penertiban KBU

Oleh: Solihin BANDUNG,FOKUSJabar.com:Pembongkaran bangunan liar yang di lahan negara di Kawasan Bandung Utara (KBU) terhenti karena adanya gugatan dari warga pengelola bangunan. Gugatan tersebut dilayangkan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jabar dengan harapan pembongkaran dibatalkan sebelum adanya ganti rugi. Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar Yessi Esmiralda menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Namun, pemprov tidak akan memberikan ganti rugi seperti yang diminta warga. "Kita (pemprov) digugat mengenai surat pembongkaran itu. Kan ada surat perintah dari Wagub kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban," kata Yessi usai rapat penanganan KBU, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (3/10/2014). Adapun gugatan itu berisi bahwa warga ingin pembongkaran dibatalkan. Namun, warga pun mengakui bahwa tanah yang mereka tempati adalah lahan milik Dinas Bina Marga yang dibeli pada tahun 1970 an, meski belum disertifikasi. "Mereka bersedia keluar dari situ, tapi minta ganti rugi. Ya masa orang diam di tanah kita terus minta dibayar. Harusnya mereka yang bayar sewa ke kita. Apalagi itu digunakan untuk usaha," tegasnya. Kendati gugatan sudah dilayangkan, namun belum ada larangan dari pengadilan untuk menghentikan proses penertiban di KBU. Sehingga, menurut Yessi, proses penertiban masih bisa terus dilakukan. "Apa yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai aturan Permendagri. Sebelumnya sudah diberi pemberitahuan dan lain-lain. Sementara tentang sertifikat, kita akan cek dulu ke Bina Marga," tukasnya.(**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA