Ngeri! Sengketa Tanah di Jalan Djuanda, Pemprov Jabar Laporkan Hakim PN Bandung ke KY

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung ke Komisi Yudistial. Tidak hanya itu, Pemprov pun akan melaporkan hakim tersebut ke KPK dan Mahkamah Agung (MA). Pemprov Jabar geram dengan proses hukum s

Ngeri! Sengketa Tanah di Jalan Djuanda, Pemprov Jabar Laporkan Hakim PN Bandung ke KY

Oleh: Solihin BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung ke Komisi Yudistial. Tidak hanya itu, Pemprov pun akan melaporkan hakim tersebut ke KPK dan Mahkamah Agung (MA). Pemprov Jabar geram dengan proses hukum sengketa tanah dan bangunan  di Jalan Djuanda No 37 Bandung. Bahkan, Pemprov melalui Kabiro HPU Setda Jabar Ruddy Ganda Kusumah merasa tidak dilibatkan dalam sengketa tersebut. Padahal, Pemprov mengklaim lahan seluas  6.820 m2 adalah aset negara. Permasalahan tersebut mencuat ketika adanya sita jaminan (concervatoir beslag) pada 20 September 2013 lalu. Hal tersebut ditunjuk langsung oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung atas perintah dan menujuk penetapan Majelis Hakim PN Bandung No 221/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 19 September 2013. Dalam sita jaminan tersebut Indra Cahaya, selaku kuasa hukum Joice Vera Scheffer Kadranja yang mengaku sebagai ahli waris WH Hoogland warga Belanda yang juga sebagai pemilik tanah itu ketika zaman penjajahan. Indra berperkara dengan tergugat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung. "Penggugat mengklaim tanah dan bangunan tersebut berdasarkan hak Eigendomm Verponding No.1493, surat ukur No.292 tanggal 27 September 1908. Padahal hak tanah bangunan itu dikelola negara, dalam hal ini Pemprov Jabar. Sudah empat kali gugatan, kita menang.  Tapi dalam perkara ini kita tidak dilibatkan," kata Ruddy di Gedung Sate, Bandung, Senin (7/10). Dia menegaskan bahwa Pemprov Jabar menolak sita jaminan tersebut. Alasannya, sita jaminan tersebut tidak bisa dibenarkan, karena tanah dan bangunan yang diletakan sita jaminan oleh PN Bandung bukan milik penggugat maupun para tergugat. "Barang tidak bergerak itu milik Pemprov Jabar berdasarkan sertifikat hak pengolaan No 1/Kel Tamansari GS tanggal 8 Desember 1994 No 13894/1994, luas 4.040 m2 tanggal 12 Desember 1994 atas nama Pemprov Daerah Tingkat I Jabar," jelasnya. Tidak hanya itu, kepemilikan lahan tersebut pun sesuai surat keputusan menteri negara agraria/Kepala BPN tanggal 17 Pebruari 1994 no 18/HPL/BPN/94 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Pemprov Jabar. "Oleh karena itu penyitaan barang milik negara adalah pelanggaran hukum dan sudah diatur dalam pasal 50 huruf di undang-undang no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jika PN Bandung menyetujui sita jaminan, maka hakimnya melanggar kode etik, kita secepatnya akan melaporkan ke KY," tegasnya.(**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA