MP3I Bisa Rampas Hak Petani Indonesia

Wakil Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jawa Barat, Dedi Kurniawan mengatakan rencana penerapan konsep MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) oleh pemerintah Pusat dapat mengancam kedaulatan pangan dan merampas ha

MP3I Bisa Rampas Hak Petani Indonesia

Oleh : M. Jatnika Sadili BANDUNG, FOKUSJabar.com : Wakil Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jawa Barat, Dedi Kurniawan mengatakan rencana penerapan konsep MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) oleh pemerintah Pusat dapat mengancam kedaulatan pangan dan merampas hak-hak tanah petani untuk digadaikan kepada korporasi. [caption id="attachment_25010" align="aligncenter" width="460"] (Foto: M Jatnika Sadili)[/caption]   "Dengan adanya MP3I ini petani tidak dapat menentukan jenis produksi tanaman oleh sendiri, namun harus mengikuti kehendak korporasi yang didukung oleh Negara. Maka hak-hak petani akan tergadaikan dan pemerintah telah merampas sumber penghidupan petani," ujarnya dalam acara diskusi dan bedah buku Daulat Pangan Daulat Bangsa, di GIM, Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (6/2) malam. Menurut Dedi, ketimpangan MP3I  ini hasil kajian teman-teman Walhi  beserta beberapa teman di luar Walhi selama kurang lebih 13 bulan. Bahkan riset dilakukan ke beberapa daerah di Jawa Barat dan Kalimantam beberapa diantaranya, Bogor, Subang, dan Kalimantan. Sehingga pihaknya menolak konsep tersebut yang diapstikan merugikan petani. "Ini konsep yang diajukan sebagai langkah pemerintah untuk ketahanan pangan, namun itu semua tidak benar. Karena dari wilayah Jawa Barat, akan menjadi wilayah distribusi dari hasil agraria yang digalakan di Kalimantan. Dan hasil dijual ke luar," terangnya Dedi mengatakan, masyarakat atau petani harus punya kedaulatan dan kebebasan, salah satu kedaulatan adalah kebebasan menanam tumbuhan sesuai dengan kehendak petani tanpa ada monopoli. Terkait hal itu pun dia berharap Pemprov untuk jeli dan menolak program tersebut. "Saya pikir pemprov harus jeli melihat program ini, selain di monopoli perusahaan besar, petani akan termarjinalkan," pungkasnya, dan Pemrov jabar hasus menolak MP3I," pungkasnya (NOER)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA