Menguji efektifitas kerja para menteri kabinet Jokowi di ujung jabatan

Reshufle ini sekaligus sebagai kesempatan magang sampai Oktober nanti

Menguji efektifitas kerja para menteri kabinet Jokowi di ujung jabatan

JAKARTA

Kabar tentang pergantian menteri atau reshuffle mulai berembus sesudah pemilu serentak digelar, pertengahan April.

Adalah pengusaha Haryadi Sukamdani yang mengungkapkan adanya rencana presiden ini.

Lalu pekan ini staf khusus presiden, Johan Budi SP, membenarkan rencana reshuffle akan dilakukan setelah lebaran.

Akhir April lalu seorang pejabat lembaga negara bidang ekonomi yang dekat dan sering diminta pendapat oleh presiden Jokowi juga membenarkan, adanya rencana reshuffle ini.

“Reshuffle ini juga sekaligus sebagai magang selama tiga bulan bagi menteri, jika bagus akan lanjut setelah Oktober,” tutur dia kepada Anadolu Agency.

Salah satu pos menteri yang akan terkena pergantian, kata sumber itu, adalah menteri di bidang ekonomi, yakni pos yang mengurusi masalah perizinan dan paket ekonomi.

Lepas dari menteri yang akan diganti dan siapa yang akan dipilih, penggantian menteri kali ini memang diperlukan agar pemerintahan Jokowi tetap efektif bekerja.

Saat ini memang terlihat kinerja kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla tampak mulai lamban, terlihat tertatih-tatih, dan kurang efektif bekerja membuat kebijakan dan merespons permasalahan masyarakat.

Tiket pesawat

Salah satu contohnya adalah bagaimana kabinet menangani masalah harga tiket pesawat domestik yang dirasakan terlalu tinggi oleh masyarakat.

Mahalnya harga tiket telah dikeluhkan sejak Januari, namun memasuki Mei, keluhan tersebut belum terselesaikan.

Berlarutnya penyelesaian harga tiket yang mahal telah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya 5,07 persen, lebih rendah dari kuartal IV 2018 sebesar 5,18 persen, hanya sedikit lebih tinggi dari kuartal I 2018 yang sebesar 5,06 persen.

Mahalnya harga tiket pesawat menjadi salah satu komponen yang menahan konsumsi rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I tidak sesuai harapan.

“Komsumsi rumah tangga di komponen transportasi dan komunikasi tertahan pertumbuhannya, akibat mahalnya harga tiket pesawat terbang,” terang Kepala BPS Suhariyanto, saat melansir data pertumbuhan ekonomi, Senin.

Pertumbuhan komponen ini pada triwulan I sebesar 4,91 persen, melambat dari triwulan I tahun 2018 yang tumbuh 4,96 persen dan triwulan IV 2018 yang tumbuh 6,14 persen.

Komponen restoran dan hotel yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I tahun ini kuat diduga ikut terpapar mahalnya harga tiket pesawat.

Perjalanan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dan bisnis berkurang, akibat tiket pesawat yang mahal, sehingga tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran berkurang. Komponen hotel dan restoran hanya tumbuh 5,42 persen, turun dari kuartal I 2018 yang tumbuh 5,64 persen.

Masalah ini tidak terpecahkan di tingkat Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini melaporkannya kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution akhir April lalu.

Namun hingga kini masalah tiket pesawat yang mahal belum terselesaikan, sehingga pengguna media sosial memprotes pemerintah dengan ramai-ramai mempopulerkan tagar yang meminta Budi Karya diberhentikan.

Seandainya kabinet bekerja lebih efektif, para pengguna media sosial tentu tidak perlu menumpahkan kekesalannya di media sosial.

Dari sisi konsumen, kekesalan itu dapat dipahami karena di antara mereka ada yang kesulitan untuk berlebaran di kampung halaman karena harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli tiket pesawat.

Belakangan Menteri Perhubungan berjanji akan segera membuat keputusan awal pekan depan, bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, dengan kisaran penurunan harga tiket pesawat terbang domestik sebesar 15 persen, lebih rendah dari keluhan konsumen yang mengalami kenaikan harga tiket hingga 100 persen dari sebelumnya.

Masalah perizinan untuk investasi

Efektivitas kerja pemerintah yang mulai menurun juga bisa dilihat dari layanan perizinan untuk investasi.

Layanan perizinan ini kembali dikeluhkan sendiri oleh Presiden Jokowi saat membuka acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, di Jakarta, Kamis.

“Jengkel saya, tidak bisa menyelesaikan masalah yang sudah kelihatan,” kata Presiden Jokowi.

Sejak awal masa pemerintahannya, kata Jokowi, banyak investor yang tertarik untuk masuk ke Indonesia.

Namun, sulitnya perizinan membuat peluang tersebut gagal menetas menjadi investasi di Indonesia.

Kekesalan presiden ini diungkapkan di hadapan kepala daerah dan sejumlah menteri kabinet. Perihal percepatan perizinan untuk investasi memang tidak hanya domain pemerintah daerah, pihak yang dikeluhkan presiden, juga menjadi domain pemerintah pusat, terutama kementerian bidang perekonomian.

Kita kembali teringat dengan beragam paket ekonomi yang telah diumumkan pemerintah. Paket ekonomi yang telah mencapai paket ke-16 ini ternyata masih belum bisa mempercepat aliran investasi masuk ke Indonesia.

Padahal Indonesia sangat membutuhkan percepatan itu agar ekonomi tumbuh lebih kencang lagi.

Ketiga, efektivitas kinerja kementerian yang menterinya tersangkut hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga menteri yang sedang berurusan dengan KPK ialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito.

Ketiga menteri itu memang masih sebatas saksi, belum menjadi tersangka, namun fokus ketiga menteri tersebut untuk bekerja tentu sudah tidak bisa penuh seratus persen, perhatian para menteri itu untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya akan terganggu.

Tak gampang memilih menteri

Namun memilih menteri di Indonesia yang kompeten dan bisa bekerja dengan baik itu tidak segampang yang dikira.

Pertimbangan yang sering digunakan tidak hanya kompetensi sang calon menteri.

Sudah sering terjadi, Presiden biasanya menggunakan pertimbangan aspek kedaerahan dan golongan, di samping urusan kompetensi dan profesionalitas.

Seseorang yang dinilai kompeten di bidangnya, belum tentu akan dipilih, jika daerah atau golongan masyarakat tertentu belum memiliki perwakilan di kabinet.

Belum lagi, mempertimbangkan kepentingan partai-partai koalisi untuk menempatkan orang-orangnya di kabinet.

Jadi belum tentu kompetensi menjadi preferensi utama presiden saat memilih menterinya.

Di sinilah ujian bagi Presiden setiap kali proses reshuffle bergulir.

Jika presiden menginginkan pemerintahan berjalan efektif, presiden harus mendahulukan kompetensi di atas segalanya.

Presiden harus mendahulukan visinya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, dan bernegosiasi dengan partai politik anggota koalisi.

Kekhawatiran menomorduakan aspek kompetensi inilah yang mulai diingatkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Lembaga ini meminta Presiden Jokowi memilih menteri yang berlatar belakang profesional dan memiliki kompetensi.

“Menteri boleh dari partai tapi harus kompeten, presiden harus membentuk kabinet ahli atau zaken cabinet,” kata Ahmad Syafii Maarif, anggota Dewan Pengarah BPIP, saat bertemu dengan presiden Jokowi bersama anggota dewan pengarah BPIP lainnya, di Istana, Kamis pekan ini.

Syafi’I yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai formasi kabinet menteri Jokowi-Jusuf Kalla saat ini jauh dari harapan.

"Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafi’i.

Kita menyerahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi siapa yang akan dipilih sebagai menteri yang akan mendampinginya, setidaknya sampai periode “magang” berakhir bulan Oktober, sebelum berlanjut ke periode II, jika kita gunakan hasil quick count sejumlah lembaga survei usai Pilpres 17 April.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA