Guru Oh Guru, Nasibmu di Zaman Global

i Garut) nbsp Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Karenanya mesti mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang

Guru Oh Guru, Nasibmu di Zaman Global

Oleh: Bambang Fouristian (Reporter FOKUSJabar.com di Garut)   Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk  formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Karenanya mesti mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu (vidya) dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual/kejiwaan murid-muridnya. Di Ajaran Buddha, orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Bagi murid-muridnya, guru adalah  jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Lalu agama Sikh, memiliki makna yang mirip  agama Hindu dan Buddha. Tapi posisinya lebih penting lagi, karena salah satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran Sepuluh Guru Sikh. Artinya, hanya ada sepuluh guru dalam agama Sikh dan Guru pertama, Guru Nanak Dev,  adalah pendiri agama ini. Orang India, China, Mesir dan Israel seorang guru sangat dihormati, terkenal di masyarakat serta menganggap guru sebagai pembimbing untuk mendapat keselamatan dan dihormati bahkan lebih dari orang tua mereka Di Indonesia, secara formal, guru merupakan seorang pengajar di Sekolah Negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan. Minimal berstatus sarjana dan telah memiliki ketetapan hukum yang syah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku (guru tetap dan honorer). Guru yang telah memiliki status minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan telah ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya. Selaku guru di sekolah swasta, dinyatakan Guru Tetap (GT). Itupun jika telah memiliki kewewenangan khusus yang tetap untuk mengajar disuatu Yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak terkait. Guru Tidak Tetap (GTT)/honorer yang belum berstatus minimal sebagai CPNS, mendapat gaji per jam pelajaran. Bahkan, mereka kerap kali digaji secara sukarela atau mendapat bayaran dibawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Secara kasat mata, GT dan GTT nampak tak jauh berbeda. Betapa tidak, mereka sama-sama mengenakan pakaian/seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut tentu saja menyalahi aturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Secara fakta, mereka berstatus pengangguran terselubung. Para tenaga pendidik honorer pada umumnya, hanya menunggu waktu lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum. Kita kerap menjumpai tenaga honorer “ siluman.” Betapa tidak, pengangkatan CPNS nya dengan prosedur yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Diantaranya, rekayasa masa kerja, basic pekerjaannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Bahkan, ada yang mengandalkan surat keputusan dari orang yang tidak memiliki kewenangan yang benar dan tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku.   [caption id="attachment_1595" align="aligncenter" width="460"] Ilustrasi guru. (Foto:web)[/caption] Insentif dan Beban Secara umum, guru memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Diantaranya, membuat Program Pengajaran Analisa Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Satuan Pelajaran (SP), Program Rencana Pengajaran (RP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Melaksanakan kegiatan pembelajaran, Meningkatkan Penguasaan materi pelajaran yang menjadi tanggung-jawabnya. Menghadapi era globalisasi, kini para pelaku pendidik dihadapkan pada permasalahan pelik. Bagaimana tidak, berbagai tunjangan mereka terima. Tentu saja bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh murid di zaman yang serba modern. Namun insentif ini harus  diimbangi  Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak. Dalam Bab 1 pasal 3 disebutkan, perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya, Bab XII Pasal 77 menerangkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan, diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Karena hal tersebut, dewasa ini posisi para pengajar bagaikan makan buah simalakama. Di sisi lain, mesti mencetak generasi bangsa yang handal ditengah-tengah kemajuan jaman tanpa mengenyampingkan UU Perlindungan Anak. Sayangnya, kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian APBN bagi kualitas pendidikan belum seluruhnya terimplementasi. Salah satu contohnya, masih banyak tenaga pendidik yang mangkir kerja dan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap anak didiknya. Hal itu tentu saja berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 4 diantaranya disebutkan, setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing. Kesimpulannya, tak mudah menjadi guru di zaman global ini. Karena itu, mari hormati selalu guru dimanapun mereka berada.(**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA