Gugatan Aceng ke PTUN Cermin Kepanikan

Oleh Solihin BANDUNG,FOKUSJABAR.COM Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira memandang wajar dan sah saja jika Bupati Garut Aceng Fikri ngotot mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). caption id a

Gugatan Aceng ke PTUN Cermin Kepanikan

Oleh: Solihin BANDUNG,FOKUSJABAR.COM: Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira memandang wajar dan sah saja jika Bupati Garut Aceng Fikri ngotot mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). [caption id="attachment_14405" align="aligncenter" width="460"] Ahli hukum Tata Negara UNPAD Dr. Indra Perwira, SH, MH[/caption]   Menurutnya, sebagai upaya perlawanan dari Aceng yang tersangkut skandal nikah siri singkat itu, bisa saja Aceng mengajukan gugatan ke PTUN. “Ya kalau orang mau ‘tenggelam’, itu panik dan bisa cari pegangan kemana-mana. Itu kan upaya saja,” kata Indra yang juga Ketua Bamus Sunda Jabar. Terlepas dari itu, Indra menilai DPRD Garut kurang konprehensif membuat dasar pemakzulan. Seharusnya, DPRD mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah khususnya tentang perbuatan tercela. “Itu perbuatan yang tak pantas dilakukan seorang bupati, melecehkan perempuan,” ungkapnya. Dia menjelaskan, syarat kepala daerah termasuk presiden bisa dimakzulkan dengan tiga hal, seperti tersangkut kriminal, penghianatan dan perbuatan tercela. Hal tersebut juga berlaku di negara maju, seperti Inggris. Dimana seorang kepala daerah harus memiliki syarat kewibawaan  moral yang tinggi, terlebih kepala daerah berbeda dengan orang biasa. “Jika syarat ini dilanggar, maka bupati atau walikota itu gugur,” jelasnya. Dengan kata lain, seharusnya DPRD mengusulkan pemakzulan atas dasar perbuatan tercela dan itu yang bisa menguatkan keputusan DPRD yang dikaji Mahkamah Agung. (NOER)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA