EKSKLUSIF - Deputi Gubernur BI Destry Damayanti: Kita jangan terlena dengan dana asing masuk

"Salah satu alasan kenapa kita turunkan suku bunga karena kita melihat dari sisi demand atau permintaan kredit, BI berharap permintaan kredit meningkat," kata Destry dalam wawancara khusus dengan Anadolu Agency, pekan lalu.

EKSKLUSIF - Deputi Gubernur BI Destry Damayanti: Kita jangan terlena dengan dana asing masuk

Pada 7 Agustus Bank Indonesia resmi memiliki Deputi Gubernur Senior baru, yakni Destry Damayanti, menggantikan Mirza Adityaswara.

Destry mulai menjabat ketika ekonomi Indonesia menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China dan ekonomi global yang cenderung tumbuh ke bawah.

Di Bank Indonesia, Destry berupaya agar perlambatan ekonomi global tidak terlalu berdampak kepada ekonomi domestik Indonesia, melalui tiga prinsip kebijakan, yakni preemptive, frontloading dan ahead the curve.

Melalui penurunan suku bunga acuan sebanyak tiga secara berturut-turut, diikuti dengan kebijakan lainnya seperti penurunan LTV dan pelonggaran Giro Wajib Minimum serta Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Bank Indonesia berusaha meningkatkan permintaan kredit perbankan.

Sejauh ini Destry menilai kebijakan itu tidak akan meningkatkan kredit macet perbankan.

Yang menjadi salah satu perhatian Destry ialah bagaimana semua pihak tidak terlena dengan kondisi saat ini, terutama terlena dengan aliran dana asing yang masuk yang telah mencapai Rp189,9 triliun, per 19 September 2019.

"Saat inflow masuk, kita tidak boleh terlena tetap harus benahi hal-hal yang bersifat struktural seperti perbaikan iklim investasi," kata Destry, pekan lalu, kepada Anadolu Agency.

Di sela-sela kesibukannya menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di bank sentral tersebut, Destry menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan jurnalis Anadolu Agency, Dandy Koswaraputra, Umar Idris, dan Iqbal Musyaffa, di ruangan kerjanya di Bank Indonesia.

Berikut ini petikan wawancaranya. 

ANADOLU AGENCY (AA): Bisa ceritakan mengapa Anda akhirnya memilih berkarir di Bank Indonesia?

DESTRY: Pertama, saya dipilih, bukan memilih untuk menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Saya juga tidak tahu prosesnya, tiba-tiba dipanggil Menko Perekonomian (Darmin Nasution) terus diajak ngomong “Bagaimana menurut kamu tentang perbankan, makro, dan seterusnya.”

Kebetulan beliau dosen saya, tapi sudah lama tidak bertemu. Akhirnya, setelah selesai ngobrol, beliau minta CV saya karena dia lagi mau mengajukan beberapa nama ke Presiden untuk (mengisi jabatan) di BI.

Besoknya saya kirim CV dan saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya karena saya fikir banyak sekali calonnya dan saya tidak expect too much karena saya lagi ada kerjaan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengembangkan program restrukturisasi perbankan.

Tiba-tiba saya ditelepon kalau nama saya sudah masuk dan ternyata Presiden cuma pilih satu nama. Ya sudah setelah itu saya panik sendiri dan reconfirm lagi ke Pak Darmin dan beliau jawab benar. Buat saya, saya suka sekali di BI karena timnya bagus.

Selain itu, saya amaze (kagum) karena BI punya tim analisis yang kuat sekali, punya data yang luar biasa dan teman-teman dengan komitmen tinggi. Ini terasa benar-besar sebagai bank sentral dan saya rasa mungkin BI paling open sehingga saya tidak canggung pertama kali ke sini.

Dari dulu saya juga banyak berhubungan dengan BI jadi feel like at home aja.

Yang berkesan buat saya, waktu pertama ikut Rapat Dewan Gubernur (RDG) dan kita cut suku bunga, tapi pertanyaan wartawan ke saya justru “Bagaimana pertama kali ikut RDG?”

AA: Apa yang menjadi agenda penting Anda sebagai Deputi Gubernur Senior BI?

DESTRY: Masing-masing dewan gubernur punya satuan kerja yang jadi konsentrasinya. Dan kebetulan ada lima satker di bawah saya.

Sesuai paparan saya di DPR, saya ingin BI jadi bank sentral yang adaptif dan inovatif. Kebetulan, salah satu satker saya ada di departemen pendalaman pasar keuangan yang jadi passion saya sejak dulu waktu masih di perbankan.

Dengan tim-tim di BI, kita akan coba ciptakan instrumen baru dalam rangka pendalaman pasar keuangan kita, termasuk untuk pembiayaan infrastruktur.

Ada beberapa inovasi baru yang sudah disiapkan teman-teman BI, jadi tinggal di-gong-in saja dan disosialisasikan serta cek ke market apakah sesuai dengan harapan mereka atau tidak.

Terus yang kedua, kebetulan juga background saya di capital market dan banyak berhubungan dengan aset manajemen. Di sini juga kebetulan saya pegang terkait aset manajemen seperti pengelolaan devisa dan di situ juga tentunya kita melihat portofolionya seperti apa dan apakah kira-kira kita bisa melakukan suatu inovasi yang tujuannya untuk mendapatkan hasil.

Tapi tentu, kita harus menjaga prudensialnya kemudian juga background saya sebagai ekonom dan analis selalu terkait dengan data dan kebetulan di sini saya juga pegang data ekonomi dan itu luar biasa sekali BI juga sudah melangkah masuk ke big data.

Sekarang BI juga mempelajari tentang core system dan sebagainya dan apalagi sekarang dengan digital economy, fintech, payment system yang berkembang pesat jadi buat saya itu hal baru, tapi saya suka karena saya suka challenge.

Satu lagi, terkait data juga, bagaimana kita mengoptimasi data yang ada untuk membuat suatu kebijakan termasuk yang berkaitan dengan devisa hasil ekspor misalnya, ataupun dengan ekspor impor bagaimana kita match kan arus barang dengan arus uangnya.

Selain itu, menurut Pak Gubernur (Perry Warjiyo), Departemen Komunikasi juga cocok ditaruh di bawah saya untuk berhubungan dengan wartawan.

AA: Ada beberapa kalangan yang menyebutkan Bank Indonesia bersikap reaktif, bukan antisipatif dalam pengambilan kebijakan. Apakah Anda setuju?

DESTRY: Saya tidak setuju. Prinsip BI sekarang preemptive, ahead the curve, dan frontloading. Saya melihat dalam satu tahun terakhir prinsip ini terus dipakai. Kalau reaktif, kita tunggu dulu sesuatu terjadi, baru bikin kebijakan.

Saya sudah dua kali ikut RDG di sini dan bagaimana suatu kebijakan itu akhirnya kita ambil kelihatan sekali kita selalu berusaha ahead the curve dan preemptive serta kita melihat ke depan, seperti apa yang terjadi pada ekonomi kita dan ekonomi global, baru kemudian kita ambil beberapa langkah kebijakan.

Kemarin (dalam RDG 19 September 2019), kita juga sudah mengambil bauran kebijakan. Sekarang kita punya banyak sekali instrumen dan kebijakan yang bisa kita mix, makanya kita selalu sebut bauran kebijakan.

Bank Indonesia melalui kebijakan moneter ataupun operasi moneter bisa menambah likuiditas di market dengan membuka term repo yang demand-nya lebih tinggi, atau main di Giro Wajib Minimum (GWM)-nya atau kita main di kebijakan makroprudensial karena itu memang salah satu backbone di BI juga, atau bisa juga kita kombinasikan dengan kebijakan payment system.

Karena kalau kita mau dorong ekonomi tentunya juga harus membuat sistem pembayaran senyaman mungkin, tapi juga aman untuk masyarakat. Makanya kemarin kita keluarkan QRIS untuk mempermudah transaksi.

Semakin mudah transaksi, maka perputaran uang makin cepat jadi multiplier effectnya makin besar. Artinya, apa yang BI lakukan sekarang tidak bersifat reaktif, melainkan lebih preemptive dan proaktif.

AA: Terkait perkembangan tekfin saat ini, bagaimana Anda melihat dan menyikapinya sebagai Deputi Gubernur Senior BI? 

DESTRY: Fintech harus dibedakan ada yang urusannya OJK dan ada yang urusannya BI. Kalau terkait sistem pembayaran, itu urusan BI. Salah satu fintech yang berkembang pesat itu peer to peer lending ada di bawah OJK, dan satunya lagi payment system atau sistem pembayaran di bawah BI.

Sebelum saya jadi DGS, BI sudah punya roadmap terkait sistem pembayaran sampai 2025 karena kita sadar sistem pembayaran itu salah satu tugas utama BI.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 disebutkan bahwa tugas BI adalah menjaga stabilitas rupiah dan nilai tukar, mengembangkan sistem pembayaran yang tentunya aman efisien, dan fungsi pengawasan bank yang sebagian telah pindah ke OJK.

Ini artinya bahwa pengembangan sistem pembayaran itu memang adalah satu ranah tanggung jawab BI. Kita melihat perkembangan sistem pembayaran ini kan sangat luar biasa. Dari sisi pelaku sudah tidak hanya bank, yang dominan itu nonbank.

Satu fakta terkini bahwa sekarang orang dalam transaksi pembayaran banyak beralih dari cash ke noncash. Kemudian yang harus kita sadari adalah integrasi antara sistem pembayaran dengan marketplace di ecommerce menjadi sesuatu yang berkembang pesat.

Kalau dulu instrumen sistem pembayaran hanya ada RTGS (Real Time Gross Settlement) dan kliring antar bank. Sekarang sudah beda. Kita harus melihat ke depan definisi uang itu seperti apa. Ini suatu hal baru yang inovatif dan ini yang jadi tantangan BI ke depan.

Terkait sistem pembayaran, kita akan berusaha mengintegrasikan digital ekonomi dengan fintech. Kita akan berusaha mengaitkannya dengan bank.

Ini yang kita coba integrasikan seluruh sistem pembayaran yang ada dengan bank. Digital banking itu jadi suatu arah dari fokus kita ke depan karena kita tidak ingin terjadi risiko shadow banking dengan adanya fintech seperti kejadian di China karena bank sentral tidak bisa mengontrol.

Tapi sekarang China belajar dari pengalaman mereka sebelumnya dan sekarang jadi ketat sekali terkait fintech sehingga akibatnya jadi banyak fintech mereka yang lari ke sini.

Jadi kita lihat tumbuhnya pesat sekali antara P2P lending dan sistem pembayaran dan buat saya, ini jadi salah satu PR-nya BI. Kita memang harus berfikir one step ahead daripada pelaku pasar.

AA: Bank Indonesia saat ini sudah mengeluarkan QR Code Indonesia Standard (QRIS). Ke mana arah pengembangan sistem pembayaran BI ke depannya?

DESTRY: Kita berharap memang arahnya mau cashless society dan ini sama dengan programnya pemerintah. Makanya kenapa pemerintah berusaha dalam rangka penyaluran bantuan-bantuannya itu juga gunakan uang digital.

Sebenarnya cashless society itu tidak hanya efisien secara ekonomi karena lebih hemat tidak perlu cetak uang banyak dan kita tahu biaya cetak uang kan lumayan besar.

Dan kedua yang lebih penting adalah untuk inklusivitas. Dengan semakin meningkatnya pembayaran digital, ini memungkinkan penetrasi kita ke masyarakat yang di daerah pedalaman dan segmen bawah menjadi sangat luas.

Kita tahu bahwa penetrasi handphone sudah sampai ke pelosok, sementara bank tidak mungkin buka cabang-cabang di setiap daerah atau ATM karena pengadaannya mahal.

Arah menuju cashless society itu kita bersama-sama pemerintah berusaha mengarah ke sana, tetapi memang semua bertahap dan tidak langsung. Sekarang yang terasa dengan adanya QRIS, kita ingin semua transaksi yang ada di Indonesia settlement-nya harus di Indonesia.

Kita juga tahu sekarang ada penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) dari luar membawa sistem ke sini dan dia bisa transaksi di sini dengan QR code mereka. Nantinya, mereka harus pakai QRIS dan kita bisa monitor.

QRIS ini berlaku sejak Januari 2020 dan kita berharap bahwa seluruh PJSP sudah mulai gunakan QRIS. Sekarang kita sudah cukup aktif sosialisasikan ini ke masyarakat dan kita pilih segmen anak muda dulu ke kampus-kampus kemudian ke pedagang tradisional karena ini sebenarnya mempermudah mereka juga.

Biasanya kita sulit cari receh, dengan QRIS pembayaran bisa lebih cepat. Kita berharap nanti dalam roadmap sistem pembayaran 2025 juga clear, bahwa seluruh transaksi yang ada di dalam negeri harus settlement di domestik dan menggunakan rupiah. Selain itu, dengan adanya QRIS berarti standar kita juga bisa digunakan di luar negeri.

AA: BI menurunkan suku bunga acuan tiga kali berturut-turut, sejauh mana transmisinya ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun ini?

DESTRY: Salah satu alasan kenapa kita turunkan suku bunga karena kita melihat dari sisi demand atau permintaan kredit. Bank punya dana punya suplai, tapi kan bank dalam menyalurkan kredit sangat tergantung pada permintaannya.

Sekarang bagaimana kita tumbuhkan dulu dari sisi permintaan. Presiden juga sudah bilang dan sangat upset (terkejut) kok ini ada 33 perusahaan tutup di China tapi gak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Mayoritas masuknya ke Vietnam, ada yang ke Thailand dan Malaysia. Ini ada apa dengan Indonesia?

Ternyata kita masih ada masalah di sektor riilnya, masalah investasi. Kalau kita lihat di PDB kuartal II, investasi agak melambat karena ada masalah di sektor riil dan ini jadi PR kita semua masalah perizinan, UU ketenagakerjaan yang sempat disampaikan presiden

Dari BI, yang bisa kita berikan dukungan dalam bentuk sektor moneternya bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kalau kita melihat dari sektor moneternya, misalnya suku bunga yang kita turunkan, dan kita berharap cost of fund bank akan semakin berkurang, sehingga akan semakin memengaruhi suku bunga kredit bank.

Sejauh ini kita sudah melihat bahwa suku bunga kredit, dari dua kali kita turunkan sebelumnya, walaupun transmisinya lebih lama ke suku bunga kredit bisa hampir 6 bulan, tapi kalau di dana DPK lebih cepat. Tapi sekali lagi, dalam situasi yang begitu kompleks permasalahannya, kita tidak bisa sendirian tapi harus jadi gabungan pekerjaan bersama dengan sektor fiskal yakni Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena permasalahannya sekarang di sektor riil kita harapkan investasi bergerak. Kalau itu bergerak, tentunya permintaan untuk kredit tumbuh.

Oleh karena itu, supaya investasi bergerak, kita perlu mengidentifikasi mana sektor-sektor potensial sehingga bisa menjadi minat investor domestik ataupun asing.

Ini tugas bersama-sama. Dari kebijakan moneter kita sudah berusaha menciptakan iklim yang kondusif dengan suku bunga acuan yang kita turunkan.

Likuiditas bank pun kita berusaha tambah dengan GWM yang kita turunkan, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga kita perlonggar dan dari hitungan kami, dengan RIM yang sudah disesuaikan, dengan memasukkan unsur pinjaman di dalam komponen sumber pembiayaan, itu akan ada tambahan kemampuan bank untuk pembiayaan atau lending sampai Rp128 triliun.

Tinggal sekarang kita dorong di sektor demand-nya. Ini diimbangi lagi dengan kebijakan kami yang sifatnya makroprudensial Loan to Value atau kebijakan uang muka kredit bagi kredit perumahan dan kendaraan. Kita longgarkan karena memang biasanya dalam ekonomi, sektor kredit yang paling sensitif dan bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi itu sektor konsumsi.

Kredit kan ada kredit bahan baku, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kita coba dari LTV ketentuan uang mukanya dilonggarkan karena ini biasanya akan bergerak lebih cepat, baru kemudian diikuti oleh ekonomi secara keseluruhan

AA: Demand perbankan ditingkatkan, bagaimana jika di sisi lain Non Performing Loan (NPL) perbankan akan naik?

DESTRY: Bank tentu akan belajar, bank pernah mengalami krisis yang begitu parah tahun 97-98. Dan 2008 telah kena juga, sedikit banyak dampaknya. Saya lihat bank sekarang jauh lebih prudent dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dari sisi regulator, apakah OJK, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan melalui forum stabilitas sistem keuangan, kami mengamati perkembangan di bank dan nonbank. Memang secara industri kita saat ini masih dalam kondisi aman.

Bahwa kredit tumbuh melambat di posisi terakhir bulan Juli cuma sekitar 10 persen, dan Agustus mungkin tidak bergerak jauh, ini menggambarkan bank sekarang lebih pruden dalam menyalurkan kredit. Dan secara industri, NPL-nya masih relatif aman, sekitar 2,6 persen. Bahwa ada bank-bank yang mulai mengerem, khususnya di bank yang punya portofolio di sektor sumber daya alam, itu kita lihat kredit mereka turun dan mulai konsolidasi internal. Jadi so far kita masih aman.

AA:Bagaimana BI mengantisipasi aliran dana asing keluar atau outflow?

DESTRY: Satu hal yang perlu kita ingat, uang itu tidak ada yang loyal, dan tidak mengenal warga negara. Yang dikenal hanya berapa return yang bisa saya tanamkan atas uang yang saya punya setelah disesuaikan dengan risknya

Jadi, tren suku bunga acuan semua dalam tren penurunan, di satu sisi dari segi moneter mereka akan menurunkan suku bunga. Kemarin the Fed turunkan dan beberapa Eropa sudah menurunkan. Dan itu saja tidak cukup. Mereka akan kembali meluncurkan quantitative easing walaupun tidak semasif 2008.

Tapi artinya, di luar itu, suku bunga rendah tercipta dan akan ada likuiditasnya. Sekarang kalau kita lihat mereka masih berat sementara uang ini butuh tempat dan pasti akan mencari tempat yang bisa menghasilkan return yang menarik dengan risiko yang terukur. Dalam hal ini, di Indonesia, kita sejauh ini secara keseluruhan makro ekonomi, kita kondisinya sangat sound sekali. Monetary terjaga, fiskal policy-nya juga terjaga, kemampuan pemerintah dalam exposure utang itu juga relatif terjaga. Terlepas dari memang masih ada masalah investasi yang melambat.

Kemudian arah pembangunan kan sejauh ini kita lihat sudah benar, tinggal masalah yang harus disempurnakan seperti investasi. Secara keseluruhan, fundamental ekonominya sudah pada tempatnya. Investor akan melihat ini dan tingkat risiko kredit atau CDS atau credit default swapt kita juga sudah turun terus sekarang 75,9 artinya persepsi mereka terhadap risiko di Indonesia semakin kecil.

Setelah itu, mereka melihat spread-nya, real returnnya untuk mereka seperti apa. Kalau asing masuk ke sini, tentunya salah satu yang akan mereka lihat adalah currency risk. Sejauh ini rupiah kita kan relatif stabil walaupun ada kasus di Argentina dan Turki ada masalah, kemudian di Afsel juga, tapi rupiah kita alhamdulillah bisa tetap terjaga.

Apakah itu terjaga dengan sendirinya? Tidak juga, yang pertama tentunya faktor fundamental ok, dan kedua ada hal terkait dengan inovatif. Bahwa dalam satu tahun terakhir ini memang BI mengeluarkan produk Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) di mana dengan adanya itu, sekarang mereka yang punya exposure ke rupiah tidak perlu ambil di Non Deliverable Forward (NDF), bahkan kalau dilihat dari transaksinya dan volumenya cukup tinggi, yang artinya mereka sudah cukup percaya dengan DNDF kita.

Kadang-kadang dari luar mau coba hit Rupiah dengan NDF-nya, tiba-tiba buka pagi tinggi, tapi lihat DNDFnya tidak kemana-mana, akhirnya market adjust dan ini sangat membantu sekali jadi volatilitas dari rupiah sangat terjaga dan ini yang membuat investor luar masih nyaman.

Tapi kembali saya perlu ingatkan bahwa kita tidak bisa terlalu banyak andalkan portofolio investor karena dia easy come, easy go. Ada sedikit saya trigger di sini, mereka bisa dengan gampangnya keluar. Ini tidak aman juga buat suatu negara yang awalnya dapat inflow gede, tiba-tiba ada kejadian kecil di negara itu kemudian dana keluar kan nggak fair. Tapi ini lesson learned yang kita pelajari selama ini bahwa pada saat inflow masuk, kita tidak boleh terlena tetap harus benahi hal-hal yang bersifat struktural seperti perbaikan iklim investasi.

Kami dari BI bagaimana kita berupaya memperdalam pasar keuangan kita.

AA: Apakah BI akan sedikit membatasi dana asing agar tidak cepat keluar masuk?

DESTRY: Kalau saya senang semuanya berdasarkan mekanisme pasar. Memang bagaimana caranya kita menahan investor agar stay lama di sini, menurut saya secara makro ekonomi kita menciptakan sistem yang kondusif buat mereka dan adanya arah yang jelas untuk ekonomi makro kita.

Selain itu kita melihat peer kita atau negara maju tempat uang berasal kondisinya lagi susah. Apakah ada holding period misalnya? Dulu di BI pernah ada, dan sekarang saya rasa sangat tergantung pada situasi. Sekarang kita masih melihat perlunya mekanisme pasar.

Asing memang cukup tinggi dibandingkan peer group lainnya, yakni sekitar 37-38 persen. Tapi tidak berarti kita langsung kita batasi untuk outflow, saya kok tidak setuju dalam waktu dekat. Market mechanism tetap perlu dijaga.

AA: Apakah akan memilih insentif?

DESTRY: Ini saya lebih setuju karena tetap pada mekanisme pasar. Pada periode terjadi demand dollar AS yang besar, biasanya di bulan Juni karena ada pembayaran utang, dividen, dan lain-lain, kita berikan insentif jika dananya direinvestasi di Indonesia. Sudah ada pembicaraan ke arah itu, dengan mekanisme insentif atau disinsentif.

AA: Di saat likuiditas global sedang tinggi, apakah kita masih perlu berikan subsidi pph bagi pemegang global bond pemerintah?

DESTRY: Menurut saya itu tergantung juga pada tax treaty dengan negara bersangkutan. Ini juga bersifat resiprokal. Misalnya dengan Singapura, kalau investor dari sana beli, dapat pajak berapa. Begitu pula jika dari sini dapat insentif pajak dari sana. Tapi memang, kebijakan seperti itu harus melihat peer group kita bagaimana, kita bisa melakukan antisipasi.

AA: Dengan tiga kali penurunan suku bunga acuan apakah karena pertumbuhan ekonomi sedang sangat lemah sehingga BI sangat agresif?

DESTRY: Perlu kita lihat, semua kan bergerak. Bukan cuma Indonesia, global juga bergerak ke arah yang lebih dovish (cenderung melemah/turun ke bawah-redaksi). Bagaimana kita juga bergerak sehingga bisa meminimalisir pergerakan ekonomi global yang ke bawah dan tidak terlalu menekan pergerakan kita di domestik.

Kita masih di titik tengah 5,1 sampai dengan 5,4 persen pada tahun ini, cenderung tengah bawah. Sedangkan 2020 antara 5,1 sampai 5,5 menuju titik tengah. Ternyata kita memang harus kasih range (Kisaran)karena bisa-bisa kita bisa di-corner kalau kita sebutkan posisi kita.- 

Saya waktu jadi pengamat suka ngomong BI selalu kasih range, kalau pemerintah selalu kasih satu angka. Kenapa BI selalu kasih range? Ternyata kita memang harus kasih range meskipun itu transaksi berjalan ataupun nilai tukar rupiah.

AA: Ekonomi Filipina diperkirakan oleh Fitch rating bisa tumbuh 6,1% tahun ini, kok Indonesia di bawah itu?

DESTRY: Filipina agak beda dengan kita strukturnya. Dari sisi sektor eksternalnya dia dapat dari incomenya dalam dollar AS jauh lebih tinggi dari kita. Kemudian ekspor dia tidak terlalu commodity based seperti kita karena sudah masuk ke manufaktur dan sebagainya.

World remittance mereka jadi kekuatan mereka. Dia masih defisit CAD, yang surplus Thailand, Malaysia. Filipina banyak dapat keuntungan dari remittance. Kedua, investor lokal mereka itu kuat, market-nya sangat sempit memang, asingnya juga banyak, tapi investor lokalnya  kuat. Kalau melihat rasio, kita masih unggul. Ini yang menurut saya kedalaman pasar keuangan menjadi penting karena kita harus menumbuhkan juga lokal investor.

Sekarang yang banyak digarap dan keliatan tren naiknya luar biasa itu ritel investor. Dengan kemajuan fintech sekarang, mereka sudah punya platform. Marketplace tidak hanya produk barang riil yang mau kita beli, tapi marketplace buat investasi ada berbagai macam reksadana A, B, C, D, bonds A, B, C, D, dari sisi size nya juga sudah minim even 10 ribu juga sudah bisa masuk.

Di obligasi pemerintah (government bond) sekarang semuanya juga sudah lewat digital

AA: Terkait kawasan yang rentan, termasuk Turki apakah benar kita memang sedang menuju krisis?

DESTRY: Saya melihat kalau global krisis itu tidak seperti 2008-2009. Kalau slowdown, iya dan ini menuju new normal dari kita bicara dulu advance country yang orang bilang Eropa dan AS akan krisis. Kalau saya rasa, situasinya beda dengan 2008-2009.

Semua kan bermula di sektor keuangannya dan yang utama selalu sektor properti yang menjadi trigger krisis. Makanya saya bilang, sektor properti itu consumer sector yang elastisitasnya itu sangat tinggi pada pertumbuhan ekonomi.

Pada saat ekonomi baru mulai mau tumbuh, biasanya ini tumbuhnya cepat. Dan pada saat ekonomi mau slowdown, ini turunnya dalam banget jadi sangat sensitif dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ekonomi global dengan adanya krisis 2008-2009, sekarang hampir semua global sudah mengalami deleveraging sektor keuangannya yang tadinya mereka sangat leverage sekali, subprime mortgage itu misalnya sampai berkali-kali lipat produk derivatifnya.

Sekarang bisa dibilang sudah sangat minim dan banknya juga sudah sangat prudent. Jadi kemungkinan kalau dibilang krisis, saya melihatnya tidak, tapi kalau perlambatan ekonomi iya, karena ada satu hal secara struktural itu bisa memengaruhi cepat tidaknya recovery di negara maju.

Umumnya negara-negara maju seperti Eropa, AS, Jepang, mengalami populasi yang menua atau aging population secara demografi berusia tua yang akhirnya berpengaruh pada produktivitas yang turun dan social spending-nya besar sekali.

Dan kedua, mereka sudah maju infrastrukturnya, sudah lengkap, berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Turki, Afsel, dan seterusnya. Artinya room untuk tumbuhnya di negara berkembang masih besar, sedangkan negara maju sudah mepet.

Seperti Jepang misalnya. Kurang apa mereka? Sudah berkali-kali quantitative easing dan bunga sudah nol persen tapi susah banget ngangkat ekonominya. Pertama struktur demografinya, dan kedua juga karakteristik orangnya tidak suka spending, ketiga mereka sudah settle mau bangun jalan, jalan apa lagi. Mass Rapid Transit (MRT) sudah ada semua.

Untuk menggairahkan ekonomi, mereka sifatnya cuma penambahan-penambahan atau perbaikan-perbaikan yang dampaknya akan beda kalau dimulai dari nol. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa kalau global krisis kayaknya enggak, apalagi sekarang pemerintah mereka (AS, Eropa) cepat mengambil langkah-langkah. Tapi kalau melambat, iya.

Jadi kita juga melakukan preemptive. Global growth prediksinya 3,3 persen pada 2019 dan 3,2 persen pada 2020, tapi ada risiko ke bawah sehingga menjadi 3,1 persen tahun ini dan tahun depan. Kita masih melihat di 3 persen. Kalau IMF dan World Bank melihatnya sudah di level 2 persenan.

AA: Goncangan keuangan atau penurunan PE itu bersumber dari turki secara risiko?

DESTRY: Terkait Turki, Argentina kadang orang menganggapnya satu rumpun dengan kita sebagai negara berkembang. Apalagi Turki masuk di new BRICS dan Indonesia juga di dalam situ. Kita sempat agak concern waktu Argentina ada masalah dan kemarin juga Turki ada masalah. Kita langsung monitor takutnya spill over ke kita. Persepsi pasar kadang-kadang tidak bisa diduga. Tapi saya melihat dampaknya itu relatif minim.

Artinya, investor mulai bisa membedakan secara struktur ekonomi itu kita beda, misal kebijakan moneter kita seperti apa, daya tahan kita seperti apa, fiskal kita seperti apa. Kita kan sangat terjaga sekali kebijakan fiskal kita bahwa defisit dipatok di bawah 3 persen itu kan menunjukkan betapa prudent-nya.

Kemudian juga exposure dari utang luar negeri utang pemerintah, juga relatif terkendali. Memang ada masalah di kita dari sisi ekspor karena kita terlalu bergantung tinggi pada komoditas dan pada saat komoditas turun, kita tidak punya back up apa-apa. Kedua, dari sisi pajak juga sama. Income tax kita terlalu mengandalkan korporasi. Dan korporasi itu yang utamanya commodity based. Dan pada saat komoditas turun, income tax kita juga kena.

Makanya sekarang pemerintah menggenjot individual income tax. Karena dengan individual income tax akan lebih stabil dibanding corporate income tax.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA