APBD 2014 Belum Penuhi Kebutuhan Pembangunan?

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2014 menuai kritik. Salah satunya karena APBD Jabar 2014 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Fraksi PDIP berpendapat bahwa fungsi

APBD 2014 Belum Penuhi Kebutuhan Pembangunan?

Oleh: Solihin BANDUNG,FOKUSJabar.com: Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2014 menuai kritik. Salah satunya karena APBD Jabar 2014 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Fraksi PDIP berpendapat bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi pada APBD tersebut belum menunjukan kondisi ideal. Terbukti dengan masih besarnya disparitas pembangunan antar daerah serta besarnya kesenjangan ekonomi dan sosial. "Kami memandang fiskal APBD 2014 ini masih jauh dari harapan, salah satunya karena masih kecilnya pendapatan asli daerah (PAD)," kata Ketua Fraksi PDIP Herry Mei Oloan, melalui sambungan telepon, Sabtu (28/12). Untuk diketahui, target PAD 2014 Jabar sebesar Rp13,037 trilyun atau meningkat 31,93 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun lanjut Herry, besaran target PAD itu sudah termasuk pendapatan pajak rokok yang mencapai Rp1,5 trilyun. Sehingga, target PAD 2014 sesungguhnya hanya Rp11,5 trilyun, atau meningkat Rp1 trilyun dari tahun sebelumnya. "Kami masih mempertanyakan berapa realisasi target PAD 2013 sampai pertengahan bulan ini, dan dana perimbangan tahun 2014 yang mencapai Rp2,820 trilyun," ucapnya. Menurutnya, target tersebut mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2012 yang mencapai Rp 2,832 trilyun, yakni menurun hingga Rp12 milyar. Padahal pada prinsipnya DAU dari pemerintah pusat relatif naik dari tahun ke tahun. "Jadi ini ironis. Target dana perimbangan idealnya meningkat dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya," terangnya. Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar mengkritik laba yang dihasilkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar yang masih minim. Bahkan kondisi tersebut dinilai belum sepadan dengan jumlah setoran modal yang diinvestasikan pemprov. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Yoga Santosa mengaku prihatin atas capaian tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Jabar membina dan mengawasi secara intesif BUMD di Jabar. Tidak hanya itu, pihaknya pun meminta penjelasan terkait langkah yang akan dilakukan terhadap BUMD 2014 mendatang. Terlebih, di 2014 Pemprov Jabar mengalokasikan Rp183 milyar untuk pembiayaan penyertaan modal sejumlah BUMD. Menurutnya, jumlah penyertaan modal itu termasuk besar, sehingga diharapkan laba yang dihasilkan pun bisa sebanding. "Alokasi penyertaan modal pada BUMD 2014 cukup besar, namun dari tahun ke tahun kontribusi terhadap PAD belum maksimal," tegasnya. (**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA