Akar masalah ekonomi Turki: Kebijakan luar negeri AS

Ekonomi Turki adalah karya sempurna bagaimana geo-politik mempengaruhi ekonomi, atau lebih tepatnya, bagaimana penolakan suatu negara terhadap subordinasi dalam hubungan internasional mengarah pada ancaman sanksi ekonomi oleh negara-negara kuat

Akar masalah ekonomi Turki: Kebijakan luar negeri AS

ISTANBUL (AA) - Fluktuasi nilai mata uang Lira baru-baru telah menempatkan ekonomi Turki menjadi sorotan kembali.

Analis menunjuk sejumlah masalah, sebagian besar terkait dengan politik domestik atau manajemen ekonomi, yang mungkin bertanggung jawab atas kelanjutan dari tekanan ekonomi.

Semua penjelasan ini memiliki beberapa kelebihan dan tentu saja ada banyak yang harus dilakukan pemerintah Turki untuk mengatasi kerapuhannya.

Namun, tampaknya hubungan kekuasaan di tingkat global dan pengaruh langsung mereka pada ekonomi Turki sebagian besar diabaikan.

Saya berpendapat bahwa sebagian besar masalah ekonomi jangka pendek Turki adalah karena konflik diplomatik dengan AS mengenai masalah regional dan ancaman sanksi yang berkelanjutan terhadap ekonomi Turki.

Sejumlah peristiwa kritis dalam beberapa tahun terakhir telah membuat Turki dan AS berselisih.

Keterkaitan antara guncangan dalam ekonomi Turki dan bentrokan dalam hubungan diplomatik AS-Turki sulit untuk diabaikan.

Baru-baru ini, misalnya, Presiden Erdogan mengambil posisi yang kuat terhadap deklarasi Presiden Trump untuk mengakui kontrol ilegal Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Pada hari yang sama, 22 Maret, Lira Turki terdepresiasi 6 persen dalam beberapa jam.

Meskipun dengan cepat menguat kembali ke posisi semula berkat reaksi cepat dari Bank Sentral Turki, kejadian ini sekali lagi memunculkan kembali diskusi tentang ketahanan ekonomi Turki.

Ini saja membuktikan betapa responsif pasar keuangan Turki bahkan terhadap fluktuasi sekecil apa pun terkait hubungan Turki dan AS.

Sumber ketegangan paling penting antara AS dan Turki bisa dibilang adalah dukungan Washington untuk YPG (Satuan Pelindung Rakyat) di Suriah Utara.

Turki menganggap YPG sebagai organisasi teroris karena hubungannya dengan PKK (Partai Pekerja Kurdi) dan serangan sebelumnya terhadap warga sipil Turki.

AS mulai mempersenjatai dan melatih pasukan YPG secara terbuka pada tahun 2014 sementara afiliasi mereka masih melakukan pemboman bunuh diri di kota-kota Turki.

Turki memerangi YPG dan bersikeras untuk menyingkirkan mereka dari wilayah tersebut sementara AS melihat organisasi tersebut sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Januari lalu, beberapa minggu setelah pengumuman bahwa tentara AS mundur dari Suriah, Presiden Trump men-tweet bahwa AS akan "menghancurkan Turki secara ekonomi ..." jika Turki mengambil tindakan militer lebih lanjut terhadap YPG.

Tweet Presiden Trump membuat Lira Turki kehilangan nilai 1,6 persen terhadap dolar pada hari yang sama, 14 Januari.

Erdogan merasa perlu menelepon Trump agar Lira Turki mendapatkan kembali nilainya hari berikutnya.

Ketika dia diminta untuk menjelaskan tweet itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, "kami telah menerapkan sanksi ekonomi di banyak negara, saya berasumsi dia berbicara tentang hal-hal semacam itu".

Jadi, ancaman sanksi adalah eksplisit seperti yang dikatanan Pompeo.

Sebenarnya, pemerintah AS telah memberlakukan sanksi terhadap Turki.

Tahun lalu pada bulan Agustus, Presiden Trump menggandakan tarif pada baja dan besi Turki untuk menekan pemerintah Erdogan agar melepaskan seorang pendeta Amerika yang ditahan atas tuduhan terkait upaya kudeta yang gagal pada tahun 2016.

Klaim serius tentang keterlibatan AS dengan upaya kudeta juga menjadi sumber ketegangan antara Turki dan AS pada umumnya.

Setelah pengumuman sanksi, arus modal keluar dan Lira Turki kehilangan nilai 20 persen.

Untuk menghentikan proses tersebut, bank sentral Turki terpaksa menaikkan suku bunga acuannya dari 13,5 persen menjadi 17,25 persen dan kemudian menjadi 24 persen.

Bahkan, ini merupakan awal dari perbedaan negatif Turki dari ekonomi emerging market lainnya.

Menanggapi ancaman sanksi lebih lanjut, Agustus lalu, Presiden Turki Erdogan mengatakan, “kegagalan untuk membalikkan kecenderungan unilateralisme dan rasa tidak hormat ini akan mengharuskan kita untuk mulai mencari teman dan sekutu baru”, membuktikan bahwa Turki memilih kesulitan ekonomi daripada tunduk pada tuntutan AS.

Sejak itu, investor terlalu sensitif terhadap permainan geo-politik antara Turki dan AS.

Saat ini, perselisihan antara dua negara yang berpusat di sekitar kesepakatan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.

AS menginginkan Turki untuk membeli rudal Patriot buatan Amerika sebagai gantinya, tetapi menolak untuk mentransfer pengetahuan teknologi.

Turki lebih tertarik mengembangkan kapasitas militernya sendiri dan mengakhiri ketergantungannya pada AS, atau negara lain mana pun.

Karenanya, Turki beralih ke S-400 buatan Rusia karena komponen transfer teknologi dari kesepakatan itu.

AS, pada gilirannya, telah menangguhkan penjualan jet tempur F-35 ke Turki meskipun Turki telah menginvestasikan satu miliar dolar dalam proyek tersebut.

David Satterfield, calon duta besar AS untuk Turki, berbicara di Senat AS pada 11 April mengatakan, “dengan terus bersikeras dengan rencana pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, Turki menempatkan dirinya dalam risiko dan menghadapi sanksi potensial di bawah CAATSA terkait program F- 35."

Perhatikan bahwa CAATSA (Melawan Musuh Melalui Sanksi Amerika) sebelumnya digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran, Korea Utara, dan Rusia.

Satterfield juga mengutip pernyataan Wakil Presiden Pence tentang masalah ini pada 4 April bahwa Turki harus "memilih" antara Rusia dan NATO, merujuk pada kesepakatan S-400. Seperti yang diharapkan, pernyataan-pernyataan ini membuat pasar keuangan Turki merinding.

AS berpendapat bahwa S-400 tidak kompatibel dengan sistem NATO. Menariknya, Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg tampaknya tidak setuju dengan Pence.

"Ini adalah keputusan nasional bagi setiap sekutu NATO untuk memutuskan pengadaan kemampuan," kata Stoltenberg pada kesempatan yang sama.

Selain itu, Yunani, sekutu NATO lainnya, sudah memiliki rudal S-300. Pengiriman pertama rudal S-400 akan berlangsung pada Juli 2019. Sampai saat itu, AS kemungkinan akan terus menunjukkan tongkat ke Turki. Investor mengawasi, tentu saja.

Memiliki hubungan yang tidak stabil dengan AS meningkatkan level ketidakpastian tertentu terhadap ekonomi Turki, itulah sebabnya investor ragu untuk kembali ke Turki meskipun kondisi investasi yang menguntungkan setelah kenaikan suku bunga yang tajam dan secara bertahap semakin murahnya aset Turki.

Namun, setelah diskusi tentang masalah Turki di media internasional, orang mungkin berpikir bahwa ekonomi Turki berada dalam isolasi yang sempurna dan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi atau volatilitas mata uang adalah semua akibat kelakuan Turki sendiri.

Yang benar adalah, ekonomi Turki adalah karya yang sempurna bagaimana geo-politik mempengaruhi ekonomi, atau lebih tepatnya, bagaimana penolakan suatu negara terhadap subordinasi dalam hubungan internasional mengarah pada ancaman sanksi ekonomi oleh negara-negara kuat.

Jauh lebih mudah untuk menemukan alasan sebenarnya mengapa Turki menghadapi tantangan keuangan dalam keputusan kebijakan luar negeri AS dan intimidasi Washington terhadap sekutunya daripada politik dalam negeri atau manajemen ekonomi Turki.

Ini tidak berarti bahwa tidak ada pelajaran untuk diambil Turki.

Turki telah belajar dengan cara yang sulit bahwa kemerdekaan politik datang dengan ketahanan ekonomi.

Kerapuhan dalam ekonomi Turki membuatnya lebih mudah bagi AS untuk menggunakan ancaman sanksi sebagai pengaruh dalam negosiasi.

Utang luar negeri Turki yang telah lama terakumulasi, sebagian besar dalam denominasi dolar, harus ditangani melalui reformasi yang kuat dan cepat menuju sektor-sektor yang produktif dan berorientasi ekspor, di mana Turki telah membuat beberapa kemajuan baru-baru ini.

Selain itu, pilihan yang dibuat suatu negara antara sumber daya domestik dan modal asingnya bukan semata-mata pilihan ekonomi. Jadi, tingkat tabungan Turki harus ditingkatkan.

Sementara itu, pemerintah di Ankara akan terus menghadapi unilateralisme diplomatik Amerika dan semoga mengingatkan Washington akan pentingnya geo-strategis Turki sebagai sekutu kritis.

* Penulis adalah Asisten Peneliti di TRT World Research Center.

* Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA