Wakil Ketua Parlemen Iran: “Seharusnya kita tak bedakan Syiah dan Sunni”

Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Motahari mengungkapkan ada masalah dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri Iran

Wakil Ketua Parlemen Iran: “Seharusnya kita tak bedakan Syiah dan Sunni”

ISTANBUL

Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Motahari mengatakan bahwa kebijakan politik luar negeri Teheran yang mengedepankan pendekatan Syiah di kawasan negaranya bermasalah.

Dalam pidatonya mengevaluasi 40 tahun perjalanan revolusi Iran, Motahari mengungkapkan bahwa ada masalah dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri Iran.

"Untuk meningkatkan pengaruh Iran dan menyebarkan Islam di kawasan, seharusnya kita tidak mengedepankan pendekatan Syiah,” kata Motahari.

Dia menekankan bahwa negaranya harus berusaha menyebarkan Islam yang tak membedakan Syiah dan Sunni.

“Praktik diskriminasi dan mengadopsi kebijakan politik dengan pendekatan Syiah hanya akan menyebabkan yang lainnya menghindar dari kami. Kita tak memiliki masalah dengan Ahlus Sunnah,” ungkap Motahari.

Dia mengungkapkan bahwa tidak benar untuk membuat perbatasan antara Syiah dan Ahlus Sunnah.

Motahari menegaskan bahwa sikap kebencian Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terhadap Iran adalah bagian dari kedekatan mereka dengan Israel.

"Kita harus memperbaiki kebijakan luar negeri kita, membuatnya lebih aktif, memperkuat hubungan kita dengan negara-negara Islam dan negara-negara Arab,” tutur dia.

Masalah Palestina dapat diselesaikan hanya dengan persatuan negara-negara Islam, ungkap Motahari.

Masalah lain yang dihadapi Iran adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Motahari menyebut negaranya harus mengubah sikap terhadap pihak oposisi dalam politik dalam negeri.

Tak perlu menerapkan pembatasan-pembatasan yang berlebihan terhadap kelompok oposisi, Mir-Hossein Mousavi harus segera dibebaskan, tutur Motahari.

Motahari yang merupakan putra dari teoretikus revolusi Iran Ayatollah Morteza Motahhari mengatakan bahwa dirinya ingin memperluas kebebasan pemerintah yang diangkat dengan suara rakyat.

Sementara Motahari menuturkan dirinya tak mengizinkan kursi penguasa semata-mata hanya berada di bawah kepemimpinan Ali Khamenei.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA