Taiwan nilai dialog sebagai kunci hubungan lintas selat

Pemerintah menegaskan kembali keinginan untuk hubungan lintas selat yang konsisten dan berkesinambungan, kata pejabat tinggi Taiwan

Taiwan nilai dialog sebagai kunci hubungan lintas selat

TAIPEI, Taiwan

Berada di seberang tetangga raksasanya, Republik Rakyat China, Taiwan percaya pada kerja sama dan dialog bersama dalam hubungan lintas selat, kata seorang pejabat tinggi pemerintah pada Senin.

“Kami berharap perbedaan itu diselesaikan hanya melalui komunikasi dan dialog pragmatis. Kami percaya bahwa kerja sama, komunikasi, dan dialog yang saling menguntungkan adalah tren dunia kami,” kata Chiu Chui-cheng, wakil menteri Urusan Daratan Taiwan, kepada para jurnalis di ibu kota Taipei.

Menjadi tuan rumah sekelompok wartawan dari seluruh dunia sebagai bagian dari perayaan hari nasional 10 Oktober, Chui-cheng mengatakan kebijakan selat Taiwan didasarkan pada mempertahankan status quo dari lingkungan yang damai di seberang selat.

"Pemerintah kami menegaskan kembali tradisi tak tergoyahkan untuk membangun hubungan lintas selat yang konsisten dan berkelanjutan," katanya.

Soal pandangan publik tentang status quo saat ini, Chui-cheng mengatakan menurut polling reguler, lebih dari tiga perempat dari warga Taiwan - 80 persen - mendukungnya.

"Orang-orang Taiwan percaya pada sistem demokrasi," katanya.

Dia juga menegaskan kembali komitmen Taiwan untuk mempertahankan status quo.

“Kinerja kebijakan lintas selat, niat baik dan komitmen kami tidak akan berubah. Kami akan membalikkan semua konfrontasi di masa lalu, ”katanya.

Chui-cheng juga mendesak dukungan internasional untuk Taiwan.

"Jadi kami memonta pengertian dan lebih banyak dukungan untuk Taiwan," dia menyimpulkan.


Peluang di seberang selat

Sejak pemimpin nasionalis China melarikan diri ke Taiwan pada 1949 setelah perang saudara dengan Komunis Mao Zedong, Republik Rakyat China telah menganggap wilayah tersebut sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan kembali.

Ketegangan antara China dan Taiwan semakin meningkat sejak Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan Presiden Tsai Ing-wen memenangkan pemilu Januari 2016.

Pada Juni tahun yang sama, Beijing menangguhkan mekanisme komunikasi antar selat dengan Taipei.

Partai yang berkuasa diketahui keberatan dengan Konsensus 1992 dan prinsip "satu Cina" yang diusungnya, di mana Beijing bersikeras, menyebutnya sebagai dasar hubungan antar selat Taiwan.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA