BPK Ingatkan Pemda Soal Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar. LKPD diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada Kepala Kantor BPK

BPK Ingatkan Pemda Soal Kesejahteraan Rakyat

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar. LKPD diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat Cornell Syarief Prawiradiningrat, di Kantor BPK Jabar, Jalan Mohammad Toha Bandung, Senin (30/3/2015). Dalam kesempatan itu, Wagub menyerahkan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK), sekaligus telah direviu oleh Inspektorat mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan atau pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Semuanya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepala BPK Perwakilan Jabar, Cornell Syarief Prawiradiningrat mengapresiasi karena Pemprov Jabar telah memberikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Pihaknya pun berharap Jabar bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tiga tahun berturut-turut. Kendati begitu, pihaknya mengingatkan bahwa WTP itu tidak berarti Pemda terbatas dari masalah KKN, sebab pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan dan belum secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud). "Opini WTP bukan artinya Pemda telah bebas dari permasalahan terutama menyangkut masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masih banyak terjadi pada Pemda yang meraih WTP namun masih ditemukan masalah korupsi," jelas Cornell. Tidak hanya itu, saat ini pun BPK tengah menggagas mengenai keterkaitan pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negara dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya, Pemda yang mendapat WTP dari BPK semestinya bisa berpengaruh pada kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Pihaknya berharap munculnya pemikiran yang lebih teknis dalam memformulasikan kaitan antara BPK, pengelolaan keuangan negara, dan kesejahteraan rakyat. Hal senada diungkapkan Wagub Jabar Deddy Mizwar. Menurutnya, indikator laporan keuangan yang baik harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain indikator laporan keuangan yang baik dengan melihat kesejahteraan rakyat. "Dengan begitu, tidak hanya laporan administrasinya saja yang baik," jelas Deddy. Menurutnya, untuk meraih WTP atau sistem laporan yang baik, maka terlebih dahulu harus menemukan sistem yang benar, salah satunya harus tertib administrasinya. Sekarang ada sistem aktual basic. Seperti apa?. Dan saat ini masih gelagapan, padahal tanpa aktual basic, pasti tidak ada WTP. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA