Razia kucing di Jakarta: Antara basmi rabies dan perikehewanan

Cara petugas menangkap kucing dan anjing liar dianggap tidak ‘berperi-kehewanan’ meski bertujuan mencegah penyebaran rabies dan overpopulasi

Razia kucing di Jakarta: Antara basmi rabies dan perikehewanan

JAKARTA

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ‘merazia’ kucing dan anjing liar pada awal Januari 2018 lalu menuai kritik dari para pencinta hewan lantaran dianggap tidak ‘berperi-kehewanan’.

Seorang warga net bernama Sukwanto Menk mengunggah sejumlah foto penangkapan kucing oleh petugas Pemprov DKI pada akun Facebook-nya.

Salah satu foto menampakkan seekor kucing terperangkap jaring hitam milik petugas.

Masih di foto yang sama, enam ekor kucing terkurung di sebuah kandang berukuran sekitar 60 cm x 40 cm.

Foto tersebut menimbulkan reaksi negatif dari warga net yang iba dengan nasib kucing-kucing tersebut.

Unggahan itu kemudian diteruskan oleh akun-akun komunitas pencinta hewan hingga viral di media sosial.

Salah satunya oleh Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia (GAKHDI) melalui akun @asosiasigakhdi yang menilai cara tersebut tidak tepat.

GAKHDI meminta masyarakat melapor apabila menemukan razia serupa seperti pada foto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons kritikan tersebut dengan menunda pelaksanaan razia oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP).

“Saya instruksikan kepada dinas terkait agar; tunda kegiatan penangkapan, ajak bicara organisasi pengelolaan binatang,” tulis Anies lewat akun instagram-nya pada Selasa, 8 Januari lalu.

Rabies dan overpopulasi

Dinas KPKP menyebut kegiatan tersebut sebagai ‘sosialisasi penanganan hewan penular rabies (HPR)’ dan hanya akan menangkap kucing dan anjing liar yang tidak berpemilik.?

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta Sri Hartati mengatakan pihaknya menerima sekitar 80 keluhan warga terkait kucing dan anjing liar sepanjang 2018.

Masyarakat yang melapor, kata dia, merasa terganggu dengan kotoran dari kucing liar dan khawatir digigit oleh anjing liar.

Sri mengatakan banyaknya laporan itu mengindikasi ada peningkatan populasi kucing dan anjing liar di Jakarta.

“Banyak laporan dari masyarakat, jadi indikasi kami yang liar ini sudah banyak, karena sudah mengganggu,” ujar dia.

Dinas KPKP memperkirakan ada sekitar 90 ribu ekor kucing dan anjing peliharaan maupun liar di ibu kota, namun belum ada data pasti jumlahnya berdasarkan sensus terhadap HPR.

Penangkapan terhadap kucing dan anjing liar sebetulnya berlangsung sepanjang tahun di Jakarta.

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, salah satu tempat penampungan bagi kucing dan anjing liar, menampung 5.478 ekor kucing liar dan 394 ekor anjing liar hasil penyisiran petugas sepanjang 2018.

Jumlah itu meningkat dibanding 2017 lalu, yakni 4.365 kucing liar dan 370 anjing liar.

Penangkapan, kata Sri, perlu dilakukan untuk menjangkau kucing dan anjing liar agar bisa divaksin atau disteril.

Kucing dan anjing liar tersebut kemudian divaksin dan disterilkan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Sri menjelaskan sterilisasi kucing penting untuk mencegah jumlah kucing membludak, sebab kucing betina bisa melahirkan hingga 12 anak kucing dalam satu tahun.

Sterilisasi pun tidak mungkin dilakukan terhadap kucing atau anjing tidak berpemilik karena membutuhkan perawatan pascabedah.

Sementara itu, vaksinasi rutin terhadap HPR merupakan upaya DKI Jakarta mempertahankan status sebagai provinsi bebas rabies yang diraih sejak 2004 lalu.

“Jangan sampai ada satu saja kasus rabies karena itu sangat berbahaya,” ujar dia.

Pemprov DKI memvaksin 35 ribu kucing dan anjing yang berpemilik pada 2018 lalu, sedangkan terhadap kucing dan anjing liar diperlukan tindakan proaktif untuk menjangkau mereka.

Sri enggan menjelaskan lebih jauh terkait standar operasional prosedur (SOP) penangkapan kucing dan anjing liar oleh petugas usai menuai kritik dari para pecinta hewan.

Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan sejumlah komunitas pencinta hewan untuk menemukan solusi mengatasi masalah ini selama proses penangkapan ditunda.

“Saya tidak bisa dijelaskan secara detail. Ditangkap, disteril, divaksinasi, kalau pemiliknya kembali ya kembali. Kalau tidak, di puskeswan dipelihara lalu diadopsi,” kata dia.

Seorang dokter memeriksa kesehatan kucing liar di Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) di Jakarta, Indonesia pada 17 Januari 2019. Kucing liar di Jakarta disterilkan guna pengendalian populasi dan risiko rabies. (Anton Raharjo - Anadolu Agency)

Cara penangkapan tidak ‘berperikehewanan’

Salah satu komunitas yang menentang cara penangkapan hewan a la Pemprov DKI ialah Garda Satwa Indonesia (GSI).

“Cara yang mereka lakukan itu sangat tidak ‘berperikemakhlukhidupan’. It’s a bit unfair untuk binatang-binatang ini,” kata CEO Garda Satwa Indonesia Davina Veronica ketika ditemui di Jakarta, Kamis lalu.

Davina menilai Pemprov DKI perlu bekerja sama dengan komunitas-komunitas pecinta hewan untuk menjangkau kucing dan anjing liar mendapatkan vaksinasi dan sterilisasi.

Dia mengusulkan pendekatan lunak tanpa harus menggunakan alat seperti jaring yang justru menakuti kucing dan anjing.

“Ajak masyarakat dan komunitas setempat itu bisa kok kami mengumpulkan kucing di satu tempat dengan cara yang baik, diiming-imingi makanan,” ujar dia.

Cara tersebut menurut dia memang memakan waktu lebih lama, namun Davina menyatakan komunitas-komunitas pecinta hewan akan turun tangan membantu.

“Alangkah baiknya bekerja bersama kami. Kami akan dukung dan mau membantu mereka kok dengan cara yang lebih ‘berperi-kemakhlukhidupan’,” tutur Davina.

Lebih lanjut, dia mengatakan upaya vaksinasi terhadap kucing dan anjing hidup akan percuma jika perdagangan daging anjing masih terjadi di Jakarta.

“Tutup jalur perdagangan daging anjing. Percuma membersihkan HPR di dalam wilayah namun membiarkan anjing dari luar masuk wilayah, belum tentu bebas rabies,” kata Davina.

Kucing-kucing liar terlihat di karantina sebelum diadosi di Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) Jakarta, Indonesia pada 17 Januari 2019. Kucing liar di Jakarta disterilkan guna pengendalian populasi dan risiko rabies. (Anton Raharjo - Anadolu Agency)

Menanti diadopsi

Jumat siang lalu, Anadolu Agency mengunjungi Puskeswan Ragunan yang menjadi salah satu tempat penampungan kucing dan anjing liar yang terjaring petugas.

Terdapat sejumlah bangunan seperti rumah yang ternyata merupakan kandang tempat kucing dan anjing tersebut tinggal sementara.

Siang itu, ada 42 kucing liar di di sebuah kandang yang terbagi menjadi enam bagian.

Masing-masing bagian berukuran sekitar 12 meter persegi dan dihuni tujuh ekor kucing.

Kucing-kucing tersebut diurusi oleh petugas Puskeswan yang juga memberi mereka makan dua kali sehari.

Seluruh kucing memiliki tanda di telinga bahwa mereka telah divaksin dan disterilisasi.

Kucing-kucing itu baru bisa meninggalkan Puskeswan apabila ada yang mengadopsi mereka.

Dua pengadopsi datang ke Puskeswan Ragunan pada siang itu, salah satunya Dessy Tresnawaty, 34.

Dessy bersama anaknya diberi kesempatan oleh petugas untuk masuk ke kandang dan memilih sendiri kucing yang hendak mereka adopsi.

Hanya butuh waktu sekitar 10 menit bagi Dessy untuk memutuskan mengadopsi dua ekor kucing jenis lokal.

Ini merupakan kali pertama Dessy mengadopsi kucing dari Puskeswan Ragunan.

Salah satu alasan Dessy mengadopsi lantaran kucing di Puskeswan Ragunan sudah divaksin dan disteril.

“Sebelumnya saya pernah pelihara kucing, tapi enggak disteril jadinya rentan kena penyakit. Kalau sudah disteril dan divaksin kan kita jadi enggak repot lagi,” Dessy bercerita.

Usai menemukan kucing pilihannya, Dessy pun hanya perlu menandatangani surat keterangan adopsi serta membayar biaya administrasi sebesar Rp20 ribu per ekor kucing.

Proses adopsi pun selesai dan dua ekor kucing itu akhirnya bertuan, tidak lagi berstatus sebagai kucing liar.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA