Polri teken MoU perkuat keamanan sektor energi, pariwisata, dan keuangan

Nota kesepahaman mencakup kerja sama pengamanan, penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan sumber daya manusia

Polri teken MoU perkuat keamanan sektor energi, pariwisata, dan keuangan

JAKARTA

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Nota kesepahaman tersebut mencakup kerja sama pengamanan, penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan sumber daya manusia.

“Hubungan sektor energi, keuangan dan pariwisata ini dengan keamanan betul-betul harus bersinergi,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, Kamis.

Sektor energi, kata Tito, sangat strategis dan berpengaruh pada stabilitas aktivitas masyarakat.

Selain itu, sektor pariwisata memiliki peran besar pada revolusi industri 4.0 yang diusung Pemerintah Indonesia.

“Pariwisata bisa maju kalau infrastruktur bagus, akses bagus, dan ada jaminan keamanan,” kata dia.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya menjelaskan isu keamanan erat kaitannya dengan promosi pariwisata dalam negeri.

Misalnya pada kejadian bom Thamrin pada 2016 lalu, Arief mengatakan sempat menghentikan promosi pariwisata Jakarta selama lima jam.

“Untungnya Polri bisa melakukan recovery dalam lima jam, sehingga saya hanya menghentikan promosi pariwisata dalam rentang waktu lima jam itu,” kata Arief.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta kerjasama ini dapat membantu Kementerian ESDM memberantas pertambangan tanpa izin.

“Karena kami tidak memiliki wewenang mem-follow up pertambangan tanpa izin, sementara dampaknya terhadap lingkungan hidup sangat besar,” kata dia.

Dia juga berharap kerjasama dengan Polri juga bisa memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) serta pengamanan objek vital nasional di bidang kelistrikan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan kerjasama dengan Polri selama ini berhasil menegakkan hukum terhadap pemilik dan pengurus bank gagal dan pihak-pihak yang menyebabkan bank menjadi gagal.

“Besar harapan kami penandatanganan Nota Kesepahaman LPS meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan LPS dan Polri,” tutur dia.

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istiyanto mengatakan perlu antisipasi pelanggaran pemanfaatan nuklir, misalnya di rumah sakit.

Bapeten tidak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sehingga memerlukan kerjasama dengan Polri untuk penindakan.

Bapeten sebelumnya juga turut berpartisipasi mengamankan penyelenggaran Asian Games 2018 dari potensi terorisme nuklir, kata Jazi.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA