Organisasi Islam gelar aksi solidaritas Kashmir di Kedutaan India

Mereka menuntut pemerintah India menyelesaikan konflik di Kashmir mengacu pada resolusi PBB

Organisasi Islam gelar aksi solidaritas Kashmir di Kedutaan India

JAKARTA

Ratusan orang dari sejumlah organisasi Islam menggelar aksi solidaritas untuk penduduk Kashmir di depan Kedutaan Besar India pada Rabu.

Mereka menuntut Pemerintah India menghentikan aksi militer yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir.

Koordinator aksi, Azam Khan mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas umat muslim di Indonesia terhadap penduduk Kashmir yang telah puluhan tahun didera konflik.

“Ini bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah India kepada penduduk Kashmir, kekerasan terus berlangsung,” kata Azam di Jakarta, Rabu.

Mereka sempat mendesak untuk menemui perwakilan dari Kedutaan Besar India untuk menyampaikan tuntutan mereka, namun hingga aksi berakhir tidak satu pun perwakilan Kedubes India menemui peserta aksi.

Menurut dia, konflik di Kashmir harus diselesaikan sesuai dengan resolusi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kami menuntut Pemerintah India menghentikan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan secepatnya dan menyelesaikan masalah Kashmir melalui plebisit sesuai resolusi PBB 1948,” tegas Azam.

Kashmir merupakan sebuah teritori di wilayah Himalaya dengan mayoritas penduduk muslim.

Konflik di Kashmir bermula sejak 1947 ketika India dan Pakistan masing-masing merdeka dari jajahan Inggris.

Wilayah bagian Jammu dan Kashmir kini di bawah kendali India, sedangkan Pakistan mengendalikan wilayah yakni Azad Kashmir, Gilgit dan Baltistan, dan Cina mengendalikan wilayah Aksai Chin.

India dan Pakistan berperang sebanyak tiga kali, dua di antaranya menyangkut Kashmir pada 1947 dan 1965.

Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003 lalu.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Dari peperangan sejak tahun 1989 silam tersebut, beberapa organisasi hak asasi manusia mengatakan puluhan ribuan orang tewas akibat konflik.

PBB pernah mengeluarkan resolusi pada 13 Agustus 1948 terkait konflik ini, meminta kedua negara menarik pasukan dan memberi kesempatan bagi masyarakat Kashmir menentukan pilihan.

Namun, resolusi itu belum tercapai hingga saat ini.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA