Koalisi AIDS desak pemerintah terbitkan izin pengadaan darurat obat ARV

Pengadaan darurat itu dilakukan menggunakan bantuan Global Fund dan dapat memenuhi kebutuhan obat ARV hingga April 2019 saja

Koalisi AIDS desak pemerintah terbitkan izin pengadaan darurat obat ARV

JAKARTA

Indonesia ODHA Coalition mendesak pemerintah agar segera menerbitkan izin Special Access Scheme (SAS) untuk pengadaan darurat obat Antiretroviral (ARV).

Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition Aditya Wardhana mengatakan pengadaan darurat obat ARV periode kedua tersebut dilakukan menggunakan dana bantuan Global Fund.

“Agar kebutuhan obat tersebut dalam waktu dekat segera terpenuhi,” ujar Aditya, Kamis, di Jakarta.

Aditya mengatakan sejak tender yang dilakukan oleh pemerintah dengan PT Kimia Farma dan PT Indofarma Global Medika gagal, nyawa 43.586 orang dengan HIV AIDS (ODHA) konsumen obat ARV jenis Tenofovir, Lamivudin dan Efavirenz (TLE) terancam.

Solusinya, ujar Aditya, kebutuhan mendesak akan obat ini ditanggulangi dengan pengadaan darurat obat ARV jenis TLE menggunakan dana bantuan donor Global Fund.

Global Fund, lanjut Aditya, membeli langsung obat tersebut dari produsennya di India.

Obat ini, ujar Aditya, dibeli hanya sejumlah 220.000 botol dan hanya bisa mencukupi kebutuhan hingga April 2019 saja.

“Kalau sudah habis, kami tak tahu akan bagaimana,” keluh Aditya.

Indonesia ODHA Coalition juga mendesak agar pemerintah meminta Kimia Farma dan Indofarma Global Medika untuk mau mengikuti lelang sekaligus menurunkan harga jualnya.

Obat ARV jenis TLE yang dijual Rp404.350 oleh Kimia Farma kepada pemerintah, ujar Aditya, hanya seharga Rp112.000 di pasaran internasional.

Indonesia ODHA Coalition mendesak pemerintah untuk membuat aturan main yang tegas agar kebutuhan obat ARV tercukupi, sekaligus program nasional pengendalian HIV dan AIDS berjalan maksimal.

Aturan main ini, ujar Aditya, harus mengesampingkan prioritas BUMN mencari keuntungan besar dari penjualan obat ARV dan mengedepankan fungsi sosial.

Aditya juga mendorong agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPK dan lembaga hukum lainnya turut mengawasi pengadaan obat ARV demi menghindari korupsi serta mencegah biaya tinggi.

Indonesia ODHA Coalition juga meminta pemerintah agar menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan mendorong perusahaan lain untuk terlibat pengadaan obat ARV.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA