ICW: Jumlah penindakan kasus korupsi 2018 terendah dalam tiga tahun

ICW mencatat ada 454 penindakan kasus korupsi melibatkan 1.087 tersangka dengan total kerugian negara sebesar Rp5,6 triliun sepanjang 2018

ICW: Jumlah penindakan kasus korupsi 2018 terendah dalam tiga tahun

JAKARTA

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan angka penindakan kasus korupsi pada 2018 paling rendah dalam tiga tahun terakhir.

ICW mencatat ada 454 penindakan kasus korupsi melibatkan 1.087 tersangka dengan total kerugian negara sebesar Rp5,6 triliun sepanjang 2018.

Data ICW sebelumnya menunjukkan ada 576 penindakan kasus korupsi yang melibatkan 1.298 tersangka pada 2017, dan 482 kasus korupsi melibatkan 1.101 tersangka pada 2016.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan menurunnya jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia tidak serta merta berarti bahwa tindak korupsi juga menurun.

Menurut dia jumlah penindakan kasus dipengaruhi oleh faktor anggaran di instansi penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, serta kejaksaan.

“Tapi tidak bisa menjadi alasan juga anggaran yang terbatas membuat mereka tidak perform,” kata Wana dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya angka penindakan ialah kesulitan dalam mencari alat bukti, serta dinamika politik dalam negeri.

Dari catatan ICW, modus korupsi yang paling banyak dilakukan ialah pembengkakan anggaran sebanyak 76 kasus dan menyebabkan kerugian negara Rp541 miliar, kemudian penyalahgunaan anggaran sebanyak 68 kasus mengakibatkan kerugian Rp455 miliar.

Angka kerugian negara tertinggi akibat kasus korupsi justru disebabkan oleh kasus penyalahgunaan wewenang yakni sebesar Rp3,6 triliun.

Padahal ICW mencatat hanya ada 20 kasus korupsi bermodus penyalahgunaan wewenang sepanjang 2018.

Salah satu contoh kasusnya ialah penerbitan surat keterangan tanah di atas lahan hak guna PT Perkebunan Nusantara II oleh mantan Kepala Desa Sampali, Deliserdang, Sumatera Utara. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp1,1 triliun.

ICW juga mencatat bahwa aktor korupsi terbanyak merupakan aparatur sipil negara sebanyak 375 orang, kemudian pihak swasta sebanyak 235 orang, dan ketua atau anggota DPRD sebanyak 127 orang.

“Pada 2018 bahkan kita tahu ada kasus korupsi berjamaah yang dilakukan anggota DPRD di Malang Sumatera Utara dan Jambi,” tutur Wana.

Sementara dalam konteks korupsi di tataran kepala daerah, ICW mencatat Bupati menjadi aktor paling banyak terjerat kasus korupsi.

Penegak hukum meningak 28 orang bupati, 7 wali kota dan wakil walikota, serta 2 gubernur pada 2018.

KPK paling cemerlang

Jika dilihat dari kinerja institusi penegak hukum, Wana mengatakan KPK masih menjadi yang paling proaktif dalam menangani kasus korupsi dibanding kepolisian dan kejaksaan.

“Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian menurun, sedangkan KPK menunjukkan kinerja yang terus meningkat sejak 2015,” kata Wana.

Jumlah kasus yang ditangani KPK secara kuantitas justru paling sedikit yakni 57 kasus, kepolisian 162 kasus, dan kejaksaan 235 kasus.

Namun menurut Wana, kinerja paling baik justru ditunjukkan KPK mengingat lembaga ini hanya memiliki satu kantor di Jakarta.

Sementara itu, kejaksaan memiliki 520 kantor di seluruh Indonesia dan hanya menangani 235 kasus.

Kepolisian memiliki 535 kantor di seluruh Indonesia dan hanya menangani 162 kasus.

“Artinya ada kejaksaan dan kepolisian yang diduga sama sekali tidak menangani kasus korupsi,” ujar Wana.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA