Cegah ASN terpapar ekstremisme, LSM desak pemerintah bentuk regulasi baru

Sederet ASN terpapar pemikiran dan gerakan ekstrem, bahkan terbang ke Turki untuk turut berperang bersama Daesh di Suriah

Cegah ASN terpapar ekstremisme, LSM desak pemerintah bentuk regulasi baru

JAKARTA

Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak pemerintah untuk membentuk regulasi baru yang memperkuat mandat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau atasan untuk menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar ekstremisme.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pemerintah juga perlu membentuk regulasi operasional yang menjelaskan jenis-jenis pelanggaran berat ASN sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

“Pegawai negeri itu representasi negara, harus menjadi contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, bukan justru bergabung dengan kelompok ekstrem,” ujar Bonar, Rabu, di Jakarta.

Bonar mengatakan sudah banyak ASN yang terpapar pemikiran dan gerakan ekstrem, bahkan terbang ke Turki untuk turut berperang bersama Daesh di Suriah.

Di antaranya, lanjut Bonar, adalah ASN Kementerian Keuangan yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya demi pergi ke Suriah untuk mendukung Daesh pada 2017.

Selain itu, imbuh Bonar, adalah Wiqoyah, ASN Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Jawa Timur yang merupakan istri terduga teroris Budi Satrio.

Wiqoyah ditembak mati oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri saat pasukan tersebut mencoba menangkap suaminya di Sidoarjo pada Mei 2018.

“APIP harus memiliki kriteria teknis apakah pegawai ini loyal terhadap Pancasila,” ujar Bonar.

Bonar memetakan terdapat tiga jenis bagaimana seseorang terpapar ekstremisme. Yaitu konservatif atau puritan, ekstrem tanpa kekerasan dan ekstrem dengan kekerasan.

Saat ini, kata Bonar, pemerintah memiliki satu UU dan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat menjadi pintu masuk penanganan intoleransi dan ekstremisme di lingkungan ASN.

Yaitu UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 42 tahun 2008 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Sekalipun UU dan PP itu tidak eksplisit menyebutkan tentang pencegahan intoleransi dan radikalisme, tapi secara substantive memungkinkan organ-organ pengawas dan penegak disiplin ASN melakukan tindakan terhadap ASN yang terindikasi ekstremisme,” ujar Bonar.

Meski begitu, menurut Bonar, keempat regulasi tersebut belum cukup untuk mencegah ASN terlibat ekstremisme.

Sejauh ini, lanjut Bonar, penegakan disiplin pegawai baru sebatas pada tindak pidana korupsi dan pidana umum lainnya.

Sedangkan audit pun, tambah Bonar, hanya melulu soal keuangan dan capaian program.

Bonar juga mengatakan bahwa pemerintah perlu melaksanakan audit tematik ASN di daerah rentan.

Pemerintah, imbuh Bonar, perlu membuat basis data profiling ASN dan mempromosikan program Tunas Bhinneka yang selama ini dilakukan beberapa kementerian.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA