9 negara Asia-Pasifik sepakati kerja sama berantas terorisme di media sosial

Kesembilan negara yang terlibat dalam kerja sama adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand

9 negara Asia-Pasifik sepakati kerja sama berantas terorisme di media sosial

JAKARTA

Pemerintah Indonesia, Australia dan tujuh negara anggota ASEAN menyepakati kerja sama mencegah aksi terorisme di media sosial dalam pertemuan sub regional yang membahas pemberantasan terorisme.

Kesembilan negara yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Wiranto mengatakan kesepakatan kerja sama itu akan dibahas kembali untuk menghasilkan strategi atau aturan yang dapat digunakan oleh masing-masing negara dalam memberantas aksi terorisme di media sosial.

"Hasil pertemuan ini kita akan tindaklanjuti di Jakarta Working Group yang terdiri dari para pejabat senior dari sembilan negara yang akan merumuskan perncanaan pelaksanaan dan poin-poin kegiatan kita bersama," ujar Menteri Wiranto, Selasa.

Pertemuan itu, kata Menteri Wiranto, juga membahas mengenai kerja sama dengan pengelola media sosial untuk menindak akun yang berkaitan dengan terorisme.

"Bagaimana kita dengan swasta yang mengelola medsos bisa kerja sama untuk memblokir medsos untuk maksud negatif," tambah dia.

Menurut dia, kerja sama tersebut sangat penting karena aksi terorisme semakin berkembang dengan menggunakan teknologi. Dia menyebut teroris saat ini seringkali menggunakan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat supaya ikut dalam aksinya.

Senada dengan Menteri Wiranto, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menyebut perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab mengenai konten yang beredar di dunia maya, juga membantu penegak hukum untuk menindak aksi yang berkaitan dengan terorisme.

Berdasarkan penjelasannya yang diterimanya dari Twitter, Dutton menyebut ada sekitar 1,2 juta akun Twitter yang telah dibekukan dalam kurun beberapa tahun terakhir karena berkaitan dengan aksi terorisme.

"Perusahaan-perusahaan itu harus berbagi tanggung jawab dengan pemerintah. Di Australia upaya ini cukup sulit. Saya sangat mengapresiasi melihat Twitter di sini [dalam pertemuan] memberikan penjelasan," jelas Dutton.

Selain kesepakatan kerja sama dalam menindak media sosial yang berkaitan dengan terorisme, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dalam hal aturan dan penindakan terhadap Foreign Terorist Fighter (FTF) yang kembali ke negaranya.

Dalam keterangan pers yang diterima Anadolu Agency, kesembilan negara sepakat untuk melakukan pelatihan pemberantasan terorisme dari Australian Borders Security.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA