Fraksi Dana Aspirasi, Asep Warlan: Itu Wajar

Fraksi Hanura DPR RI menolak pembahasan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang disampaikan saat rapat paripurna DPR Rabu (1 7 2015) kemarin. Penolakan tersebut karena ditakutkan tumpang tindih dengan pemerintah ekseku

Fraksi Dana Aspirasi, Asep Warlan: Itu Wajar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Fraksi Hanura DPR RI menolak pembahasan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang disampaikan saat rapat paripurna DPR Rabu (1/7/2015) kemarin. Penolakan tersebut karena ditakutkan tumpang tindih dengan pemerintah eksekutif. Pengamat politik dari Unpar Asep Warlan Yusuf menilai penolakan tersebut sebagai hal wajar. Terlebih menurutnya, dana aspirasi diperbolehkan dengan syarat dan harus melalui tiga tahap. "Tahapan pertama, yakni dana aspirasi boleh sepanjang berbasis program (bukan uang). Program tersebut pun dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) dengan seluruh pemegang kebijakan. Dengan begitu hasilnya akan sesuai kebutuhan, begitupun dengan pemetaan tanggung jawab pun muncul dalam rapat tersebut," jelas Asep di Bandung, Kamis (2/7/2015). Tahapan kedua, yakni pembahasannya harus melalui Musrembang dan bukan di tempat lain. Dengan begitu, ke depannya tidak akan ada ketimpangan porsi. Terlebih meski berbasis program, ketimpangan dengan penyalahgunaan wewenang tidak menutup kemungkinan terjadi. "Kemudian terakhir ada pengawasan dari instansi. Hal itu untuk memastikan tidak ada ketimpangan atau penyalahgunaan wewenang, tidak ada penunjukan dan sebagainya," tukasnya. (Adi/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA