Ruhut Tak Setuju Polri Punya Wewenang Penyadapan Seperti KPK

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menginginkan Polri punya kewenangan penyadapan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul mengaku tidak setuju dengan pemberitan kewenangan penyadapan kepada P

Ruhut Tak Setuju Polri Punya Wewenang Penyadapan Seperti KPK

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menginginkan Polri punya kewenangan penyadapan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul mengaku tidak setuju dengan pemberitan kewenangan penyadapan kepada Polri lantaran berkaitan dengan adanya revisi Undang-undang KPK. "Saya katakan sebenarnya saya tidak setuju karena ini berkaitan dengan adanya revisi undang-undang KPK, sebelumnya keinginan ini hanya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun sekarang DPR menjadikan dia (Polri) diminta menjadi prioritas," tegasnya kepada PRFM, Rabu (1/7/2015). Atas dasar ini, Ruhut akan mengambil jalan tengah mengenai kewenangan menyadap yang dimiliki penegak hukum. Dia mengusulkan ada revisi UU Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, untuk mengakomodasi masuknya kewenangan itu. "Jika ada masalah antara KPK dan Kepolisian, harus kita buat masalah itu seminimal mungkin kalau perlu kita hilangkan. Jangan mau mereka diadu domba oleh para lawyer, para koruptor dan lain-lain sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa bekerja sempurna," tutup Ruhut. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA