Revisi UU KPK, Akademisi : Konspirasi halus dan sistematis

Akademisi Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai bersikukuhnya DPR RI merevisi Undang Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan konspirasi secara halus dan sistematis Tak bisa dipungkiri itu. Maka, oleh

Revisi UU KPK, Akademisi : Konspirasi halus dan sistematis

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Akademisi Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai bersikukuhnya DPR RI merevisi Undang - Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan konspirasi secara halus dan sistematis "Tak bisa dipungkiri itu. Maka, oleh beberapa orang mengusahakan berbagai cara agar KPK tidak menggurita kemana mana," papar Asep di Jalan Merdeka Bandung, Minggu (28/6/2015). Pada revisi tersebut, akan dikaji kembali yaitu kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, yang seharusnya ditujukan kepada pihak - pihak yang telah diproses pro-justitia. Selain itu, peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung. Lalu, dewan pengawas perlu dibentuk untuk mengawasi KPK menjalankan tugasnya. Dan perlu ada pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan. Terakhir, mengenai penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial. "Lewat UU (direvisi) kewenangan Kpk diotak atik dalam kewenangan penyadapan dan tidak ada SP3. Hasilnya memang teruji, setiap perkara yang ditangani 100 persen barhasil tidak ada yang bebas," paparnya. Asep menilai, selain mengotak atik lewat aturan main, menghilangkan orang orang yang memang berpengaruh kuat terhadap kinerja lembaga superbody itu, bertahap dikriminalisasi, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjayanto. "Salah satunya orang orang tertentu yang berbahaya di KPK dicopot. Bukan semata mata modusnya kriminalisasi," tukasnya. (RR)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA