Pasal Penghinaan Presiden Diusul Lagi, Yasona : Gak Usah Ribut !

Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menegaskan, pihak yang tak sepakat dengan usulan Rancangan Undang Undang KUHP dengan butir Penghinaan Presiden, agar jangan berlebihan. Lanjut dia, saat ini memang Pemerintahan Jokowi JK kembali mengusulka

Pasal Penghinaan Presiden Diusul Lagi, Yasona : Gak Usah Ribut !

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menegaskan, pihak yang tak sepakat dengan usulan Rancangan Undang Undang KUHP dengan butir Penghinaan Presiden, agar jangan berlebihan. Lanjut dia, saat ini memang Pemerintahan Jokowi JK kembali mengusulkan pasal  Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP, dikarenakan Mahkamah Konstitusi resmi mengapus butir itu pada 2006. "Pasal itu sudah ada sebelumnya, kok diributkan. Jaman SBY pun itu dimasukan ke RUU, udah dibahas di DPR kok sekarang diributin," tegas Yasona di Bandung, Rabu (5/8/2015). Saat ini, inisiatif pembahasan kembali pasal tersebut dioptimalkan Kemenjukmham RI, sementara dari DPR RI khususnya Komisi III tahap inventarisasi dasar pengajuan usulan RUU tersebut sedang dilaksanakan. Yasona menegaskan, dasar pengajuan RUU pasal penghinaan siap dipaparkan jelas nantinya kepada DPR. Bahkan, dihapusnya pasal penghinaan oleh MK dikarenakan batasan definisi penghinaan rancu dan berakibat ketidakpastian hukum, formulasi baru saat ini telah dipersiapkan. "Itu sudah mengakomodasi apa yang ajukan MK. Kenapa? Kalau dulu, itu sifatnya delik umum, kalau sekarang itu jadi delik aduan," tukasnya. (Adi/den)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA