Ini Alasan Yasona Laoly Kenapa Diusulkan RUU KUHP Pasal Penghinaan

Kemenkumham RI Yasona Laoly bersikeras mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP Pasal Penghinaan Presiden meskipun penolakan muncul dari berbagai kalangan. Ajuan kepada DPR RI Komisi III itu, merupakan salah satu upaya menjaga kewibawaan dari hujat

Ini Alasan Yasona Laoly Kenapa Diusulkan RUU KUHP Pasal Penghinaan

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kemenkumham RI Yasona Laoly bersikeras mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP Pasal Penghinaan Presiden meskipun penolakan muncul dari berbagai kalangan. Ajuan kepada DPR RI Komisi III itu, merupakan salah satu upaya menjaga kewibawaan dari hujatan, pembusukan karakter melalui apapun (delik) terhadap presiden. "Bahkan di MK tidak ada ketentuan tindak pidana penghinaan Kepala Negara lain yang dalam KUHP sekarang tidak dicabut. Contoh, kalau di kita ada yang menghina Presiden Negara tetangga, langsung ditangkap tanpa ada aduan, sekarang itu masih berlaku," ucap Menhumkam Yasona Laoly di Bandung, Rabu (5/8/2015). Maka dari itu, tegas dia, pihak yang meributkan pengajuan Pasal Penghinaan dalam RUU KUHP saat ini adalah sia sia. Selain didasari untuk memperkokoh wibawa sebagai simbol Negara, hak individu pun turut andil. "Masa presiden kita dihina (diam saja), tetapi sebagai individu ini adalah suatu keberadaban," kata Yasona. Lanjut dia, pengajuan Pasal Penghinaan agar disahkan tak semata menyampingkan dinamika sosiologis masyarakat. Dalam hal ini, semua pihak harus cermat mana yang menjadi delik umum dan delik aduan. "MK tidak melarang. yang dilarang itu adalah perkara penghinaan menjadi delik umum yang setiap saat orang yang mengkritik presiden langsung ditahan," tukasnya. (Adi/den)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA