TKSK Butuh Kendaraan Operasional

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama ini dirasa sangat membantu pemerintah dalam pelayanan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hanya saja, TKSK yang statusnya sebagai relawan ini kurang dukungan dalam urusan

TKSK Butuh Kendaraan Operasional

CIAMIS, FOKUSJabar.com: Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama ini dirasa sangat membantu pemerintah dalam pelayanan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hanya saja, TKSK yang statusnya sebagai relawan ini kurang dukungan dalam urusan mobilitas dan operasional. Idealnya, TKSK diberi kendaraan roda dua, sebab tugas seorang TKSK cukup berat karena harus mengkaper semua desa di satu kecamatan. "Selama ini peranan TKSK dirasa sudah semaksimal mungkin, hanya saja kendalanya kita perlu kendaraan operasional agar bisa mendukung optimalisasi peranan dan tugas," kata Ketua Forum Komunikasi TKSK, Ana Suryana di sela-sela rakor TKSK di Aula Dinsosnakertrans Ciamis, Jum'at (27/5/2016). Pihaknya berharap, pemerintah bisa menyediakan kendaraan untuk 26 TKSK se-Kabupaten Ciamis. "Jika ada kendaraan operasional, tentunya tugas dan pelayanan terhadap permasalahan sosial masyarakat akan lebih optimal," jelasnya. Pihaknya juga berharap ada kenaikan honor bagi TKSK. Selama ini honor yang diberikan hanya berupa kadeudeuh, yaitu Rp300 ribu/bulan. "Tuntutan kenaikan sih tidak ada, soalnya kami TKSK adalah relawan, hanya saja minimal ada kenaikan honor," tandasnya. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis, DR. H. Wawan Ahmad Sofwan Arifien MM mengakui, selama ini kendala para relawan TKSK yaitu kendaraan untuk mobilisasi kinerja. "Namun selama ini saya akui kinerja relawan TKSK sudah maksimal sebagai pelayanan masyarakat di bidang sosial," jelasnya seraya berharap, TKSK agar selalu meningkatkan pelayanan masyarakat. Menurut Wawan, jika ada masyarakat yang perlu bantuan, harus segera diinformasikan kepada kami Dinas, agar pihaknya secepat mungkin bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya akan terus mengoptimalkan peran TKSK karena mereka merupakan ujung tombak Dinas Sosial di tiap Kecamatan. Keterbatasan yang TKSK miliki, menurut Wawan, bukan alasan tidak maksimalnya pelayanan terhadap penyandang masalah sosial. Tetapi kita mencoba terus untuk menjalin kebersamaan dengan pihak-pihak yang memiliki keleluasaan untuk membantu. "Hal lainnya adalah terus berupaya melakukan sosialisasi, bahwa penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah permasalahan bersama dan harus diselesaikan secara bersama dan berkesinambungan," jelasnya. Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Ciamis, Ida Widiawati menambahkan, TKSK harus mampu mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan yang dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya, seperti pekerja sosial masyarakat (PSM), Karang Taruna, satuan bakti pekerja sosial, organisasi sosial dan WKSBM. Maka dari itu, TKSK mesti selalu berkordinasi dengan berbagai pihak terutama pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kabupaten Ciamis dalam seluruh proses kegiatan pelayanan sosial, demi menciptakan kesinambungan dalam pengentasan masalah sosial. (Riza M Irfansyah/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA