Satpol PP Garut Berlakukan Denda dan Kurungan Pidana bagi Pelanggar Perda

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Garut, Mlenik Maumeriadi yang baru saja menjabat, saat ini tengah diuji kinerjanya. Selain dihadapkan pada kemelut permasalahan Pasar Limbangan juga harus mampu menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL

Satpol PP Garut Berlakukan Denda dan Kurungan Pidana bagi Pelanggar Perda

GARUT, FOKUSJabar.com: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Garut, Mlenik Maumeriadi yang baru saja menjabat, saat ini tengah diuji kinerjanya. Selain dihadapkan pada kemelut permasalahan Pasar Limbangan juga harus mampu menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kawasan Pengkolan, Jalan Ahmad Yani Garut. [caption id="attachment_220807" align="aligncenter" width="700"] Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Garut, Mlenik Maumeriadi (Foto: Bambang Fouristian)[/caption] Mlenik mengaku, berbagai langkah dan terobosan telah dia lakukan untuk menjawab kepercayaan Bupati Garut, Rudy Gunawan yang menghendaki kawasan zona merah (Pengkolan) terbebas dari PKL. Salah satunya memasang papan reklame berukuran besar membentang Jalan Raya Ahmad Yani. Isinya, dilarang berjualan dan membeli barang dagangan yang bukan pada tempatnya. “ Setiap orang yang melanggar ketentuan, sesuai Perda No12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) dipidana dengan kurungan enam bulan dan denda Rp50 juta,” kata Mlenik, Minggu (22/5/2016). Menurutnya, Satpol PP dituntut sebagai instansi serba bisa dan serba ada. Selain sebagai penegakan Perda (tugas pokok) juga memberikan back up terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlebih, pihaknya diberikan tugas untuk melakukan pengamanan dan membantu pedagang di kawasan pasar. “ Kami melaksanakan kegiatan tersebut dengan positif saja karena bertugas memberikan pengayoman dan ketentraman bagi masyarakat. Sehingga, disaat sejumlah SKPD meminta back up, ya tentu saja menurunkan personil,” sebut Mlenik yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan. Kasatpol PP Garut menegaskan, kendati tengah disibukan dengan sejumlah agenda kegiatan, namun dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan Perda, pihaknya tidak boleh lengah, termasuk juga menegakan Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum)  di tengah-tengah masyarakat. “ Saban hari, kami selalu melaksanakan patroli rutin dan menurunkan petugas untuk berjaga-jaga di kawasan Pengkolan dan sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi yang kerap dijadikan tempat perbuatan maksiat,” ungakap Mlenik Maumeriadi. Secara terpisah, salah seorang warga Kecamatan Garut Kota, Asep Kusnawan mengaku keberatan atas adanya larangan berjualan dan membeli barang dagangan yang bukan pada tempatnya. Dimana, setiap orang yang melanggar ketentuan, sesuai Perda No12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) dipidana dengan kurungan enam bulan dan denda Rp50 juta. “ Kenapa masyarakat mesti menanggung denda dan kurungan pidana ketika membeli barang dagangan yang dijual di kawasan zona merah? Seharusnya, itu hanya berlaku bagi para pedagang saja,” keluh Asep. (Bam’s)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA