LSM harap pemerintah berani tegas soal Kesepakatan Paris di G-20

Kinerja Indonesia mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin tingginya ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, khususnya batubara di sektor energi

LSM harap pemerintah berani tegas soal Kesepakatan Paris di G-20

JAKARTA 

Indonesia diharapkan dapat mengajak negara-negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Argentina pekan ini agar menegaskan komitmen menjalankan Kesepakatan Iklim Paris. 

Program Manager Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Meliana Lumbantoruan, mengungkapkan bahwa sebagai kelompok negara yang menguasai 85 persen ekonomi dunia pada saat bersamaan negara-negara anggota G-20 juga berkontribusi atas 82 persen emisi gas rumah kaca global.

“Karena itu, negara-negara G-20 mempunyai tanggung jawab dan peran penting untuk memimpin aksi global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujar Meliana dalam diskusi yang digagas International NGO Forum for Indonesia Development (INFID) di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan "Brown to Green Report 2018" yang dikeluarkan oleh Climate Transparency, didapati adanya kesenjangan antara kontribusi negara-negara G-20 dalam mencapai target Kesepakatan Paris.

“Negara-negara G-20 belum mempunyai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 yang dianggap sejalan dengan target penurunan 1,5 derajat celcius, dan justru sebaliknya dikhawatirkan mengarah pada kenaikan suhu bumi hingga 3 derajat celsius,” tutur dia.

“Jadi sebaiknya di G-20 nanti negara-negara anggota merevisi kesepakatan atau target tidak terjadi pada 2030,” imbuh dia.

Selain mengkritisi masalah realisasi Kesepakatan Paris, PWYP juga menilai, kinerja negara-negara G-20 mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya alokasi pendanaan untuk subsidi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas bumi hingga USD147 miliar.

Tidak hanya itu, negara-negara G-20 juga belum mempunyai kebijakan terkait dengan pajak karbon, kecuali Prancis dan Kanada.

“Meski begitu, ada sejumlah perkembangan yang positif seperti kebijakan ekonomi hijau yang diterapkan oleh Argentina, China, Italia, dan Afrika Selatan, ataupun kebijakan terkait emisi di sektor bangunan yang diterapkan Uni Eropa dan kebijakan mobil listrik yang diterapkan India,” tutur Meliana.

Untuk Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara G-20 lainnya, kinerja Indonesia juga mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin tingginya ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, khususnya batubara di sektor energi. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan alokasi subsidi bahan bakar dan belum adanya rencana jangka panjang untuk keluar dari ketergantungan pada batu bara (coal phase-out).

“Namun, emisi Indonesia di sektor lahan dinilai mengalami perbaikan dengan turunnya tingkat deforestasi akibat diterapkannya kebijakan lahan gambut,” tukas Meliana.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA