Indonesia diminta tak hanya lip-service bahas ekonomi digital di G20

Indonesia yang memimpin working group untuk isu digital economy di KTT G20 harusnya juga didukung oleh fundamental ekonomy digital yang kuat

Indonesia diminta tak hanya lip-service bahas ekonomi digital di G20

JAKARTA 

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri Indonesia (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy atau ICFP) meminta rencana pemerintah yang dinilai antusias akan membawa isu ekonomi digital di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tak sekadar pemanis belaka. 

Pemerintah Indoneisa yang ingin mempromosikan innovative digital economy business models untuk mempercepat pertumbuhan inkulsif, melalui outcome adanya dukungan atas inisiatif platform Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA) Hub Indonesia, diharapkan juga mampu menjalankan dasar kebijakan dan menunjukkan komitmennya.

Dengan demografi, tingkat penetrasi teknologi yang tinggi dan juga market digital yang ke depannya bakal membesar, menurut ICFP, kepemimpinan Indonesia di muka negara-negara G-20 harusnya lebih dapat ditunjukkan.

“Leadership Indonesia yang memimpin working group untuk digital economy itu harusnya tidak sekadar lip-service, tapi juga didukung oleh fundamental economy digital yang kuat,” ujar Koordinator Nasional di Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah, dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan, jika Indonesia menggembar-gemborkan tentang persiapan memasuki industri 4.0, seharusnya pemerintah tak lagi mengulang masalah atau silang sengkarut yang dialami pada saat economy industry 1.0 atau ekonomi konservatif.

“Modernisasi dan fundamental kebijakan harus didukung dengan komitmen, regulasi yang tidak berbelit dan berganti-ganti, termasuk pengawasan,” sebut dia.

Tidak hanya itu, program automatic exchange information yang juga sudah dimulai harus diikuti dengan tax-based pengawasan dan regulasi yang juga kuat.

ICFP mengingatkan, keberhasilan pemerintah menjalankan program tax amnesty yang berujung pada peningkatan tax based, administrasi dan compliance.

Hanya saja setelah keberhasilan tersebut, menurut ICFP, pemerintah terasa tak melakukan langkah lain yang lebih maju.

“Kita masih agak-agak kurang progresif untuk memperbaiki. Mudah-mudahan setelah ini reformasi perpajakan bisa dilanjutkan, karena itu fundamental dalam mencapai atau membiayai pelaksanaan SDG’s,” tukas Maryati.

Selain meminta pemerintah untuk berani menunjukkan komitmen kesiapan ekonomi digital dalam KTT G-20, ICFP juga berharap perwakilan Indonesia di forum tersebut dapat membawa strategi baru ke negara-negara G-20 dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

“Problem yang mempengaruhi G20 itu adalah seperti kebijakan ekonomi global negara-negara besar seperti China dan AS. Kalau ada yang bilang G20 kali ini dibayang-bayangi trade war antara China dan AS itu sesungguhnya benar,” tutur Maryati.

Karenanya dengan situasi tersebut, kata dia, pemerintah Indonesia harus mengemukakan strategi untuk negara-negara yang terdampak trade war. Untuk dapat bertahan dalam situasi itu, dia berujar, Indonesia harus lebih memperkuat kerjasama antarnegara.

“Karena kemiskinan, fiskal yang defisit untuk mengatasi kemiskinan dan pencapaian SDG’s, harus diperkuat dengan kerjasama fiskal dan perpajakan karena kejahatan fiskal keuangan saat ini sudah lintas negara,” jelas Maryati.

Di tempat yang sama, Senior Officer INFID Hamong Santono meminta pemerintah harus menjadikan pertemuan G-20 sebagai arena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama, seperti masalah ketimpangan, yang tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah sendiri.

Masalah ketimpangan di Indonesia, menurut INFID, salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses kerja yang layak. Padahal, salah satu cara keluar dari kemiskinan adalah dengan kerja yang layak.

Akses kerja yang semakin sulit, ditambah dengan adanya revolusi industri yang menggantikan tenaga kerja dengan robotic akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran.

INFID menilai pemerintah harus mendorong pembiayaan pembangunan bersama oleh negara-negara G-20 kepada negara berkembang untuk memberikan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui re-skilling dan up-skilling, sebagai bagian dari penciptaan kerja layak yang menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan G-20 kali ini.

“Sebagai forum yang dinilai sangat penting dan diharapkan memberi dampak besar bagi Indonesia, maka seharusnya pemerintah mempersiapkan pertemuan G-20 ini dengan lebih inklusif yang melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil secara luas,” tutur Hamong.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA