Soal BPJS Kesehatan, Pemkot Bandung Akan Ikuti Arahan Pusat

Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengikuti arahan dari pusat terkait penggunaan BPJS Kesehatan. Demikian dikatakan Oded dalam menyikapi adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan pe

Soal BPJS Kesehatan, Pemkot Bandung Akan Ikuti Arahan Pusat

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengikuti arahan dari pusat terkait penggunaan BPJS Kesehatan. Demikian dikatakan Oded dalam menyikapi adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan pernyataan bahwa sistem denda yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah. "Kalau masyarakat di daerah menunggu, termasuk kami Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (instruksi) dari Pusat. Karena BPJS ini urusannya ada di pusat," ucap Oded kepada wartawan di Jalan Patrakomala Kota Bandung, Jumat (31/7/2015). Oded pun sangat menyayangkan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dengan MUI terkait sistem denda yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan. "Sebelum masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan di media, akan lebih baik jika Pemerintah Pusat dan MUI duduk bersama dan berdiskusi terlebih dahulu. Jangan sampai hanya saling berpendapat di koran, sementara kita yang bingung," katanya. Oded pun berharap, Pemerintah Pusat bersama MUI dapat  mengambil sikap terkait sistem denda BPJS Kesehatan yang dinilai MUI tidak sesuai prinsip syariah. "Dengan begitu, masyarakat termasuk pemerintah daerah akan mendapat pemahaman yang lebih baik dan tidak bingung dalam menentukan sikap," pungkasnya. (Budi/den)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA