Pembangunan Technopark Dianggap Melanggar Undang-undang

Pembangunan Technopark yang dilakukan Pemkot Cimahi dinilai melanggar Undang undang nomor 3 tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing, pembangunan technopark di Lapangan Krida Jalan B

Pembangunan Technopark Dianggap Melanggar Undang-undang

CIMAHI, FOKUSJabar.com : Pembangunan Technopark yang dilakukan Pemkot Cimahi dinilai melanggar Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing, pembangunan technopark di Lapangan Krida Jalan Baros Kota Cimahi ini telah mengganggu sarana olahraga. dan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 disebutkan, bahwa pembangunan di lahan sarana olahraga harus mendapat izin rekomendasi dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Pembangunan ini tentunya harus dihentikan, kalau tidak akan terkenena ancaman hukuman pidana lima tahun dan denda Rp20 milyar," kata Robin, di Gedung DPRD Cimahi Jalan Djulaeha Karmita, Jumat (27/5/2016). Dia melanjutkan, sebutulnya DPRD Cimahi mendukung pembangunan technopark sebagai program pemerintah. Namun, tidak dilakukan di Lapangan Krida yang merupakan sarana olahraga. Apalagi sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk membangun teknopark di Langapang Krida itu. "Pembangunan technopark di Lapangan Krida ini belum ada kesepakan dengan kami," ujarnya. Menurutnya, melakukan suatu pembangunan sebelum izinya keluar sudah menjadi kebiasaan Pemerintah Kota Cimahi, dan kebiasaan buruk itu sering ditiru pengusaha lain. "Seharusnya Pemkot bisa memberikan contoh yang baik, jangan terkesan asal membangun saja karena punya kewenangan," ucapnya. Pihaknya berharap, pembangunan technopark ini jangan sampai menghilangkan salah salah satu sarana olah raga yang ada di Cimahi. "Jadi, jangan sampai fasilitas olah raga yang digunakan masyarakat dihilangkan," pungkasnya. (Gatot/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA