Ombudsman Jabar Belum Temukan Indikasi Pidana Terbakarnya Pasar Sementara Limbangan

Ombudsman perwakilan Jawa Barat menyatakan, belum ada temuan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pembangunan Pasar Limbangan Garut menjadi penyebab terbakarnya pasar sementara Limbangan, 18 Mei lalu. Hal tersebut dipertegas menyusul adanya tudingan P

Ombudsman Jabar Belum Temukan Indikasi Pidana Terbakarnya Pasar Sementara Limbangan

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Ombudsman perwakilan Jawa Barat menyatakan, belum ada temuan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pembangunan Pasar Limbangan Garut menjadi penyebab terbakarnya pasar sementara Limbangan, 18 Mei lalu. Hal tersebut dipertegas menyusul adanya tudingan Pasar Sementara Limbangan dibakar lantaran para pedagang tidak mau direlokasi ke pasar yang baru dibangun. "Kami sebatas menyoroti legalitas proyek pembangunan Pasar Limbangan baru. Tapi memang ada indikasi dorongan warga pasar agar cepat pindah ke pasar baru. Soal pidananya kami koordinasi penuh dengan pihak kepolisian," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto, Jum'at (27/5/2016). Haneda mengungkapkan, pedagang pasar tidak menolak revitalisasi pasar. Namun, mereka merasa tidak diuntungkan jika direlokasi ke pasar baru, salahsatunya soal perizinan pasar yang tidak transparan. Hal itu lanjut dia, menyebabkan ketidakpercayaan perbankan meminjamkan modal. "BPMPT Kabupaten Garut mencabut izin pembangunan Pasar Limbangan itu. Selain itu PTUN juga telah memutuskan pembangunan pasar itu untuk dihentikan," kata Haneda. Haneda menilai, persoalan revitalisasi Pasar Limbangan memang bukan hal baru, persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, akhir 2013. Bahkan, pihaknya beberapa kali memediasikan antara pemerintah, pengembang dan pedagang pasar. "Kami juga memberikan saran ke Bupati untuk menyelesaikan persoalan P3L pada 16 November 2015. Ada tiga saran yang kami sampaikan," tambahnya. Yaitu, Bupati harus memberikan sanksi kepada pengembang. dan pengembang harus menghentikan seluruh kegiatan pembangunan revitaliasi pasar sesuai pasal 99 peraturan daerah nomor 13/2012 tentang bangunan dan gedung. Kedua, Pemerintah Kabupaten Garut harus mengawasi pelaksanaan surat keputusan BPMPT Kabupaten Garut. "Ketiga, selain melakukan pengawasan, instansi terkait harus melakukan penegakan peraturan atas perintah itu," tegas Haneda. (Adi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA