Ini Pasal yang Dilanggar Terdakwa Korupsi Bantuan Sosial Pemkab Cirebon

Terdakwa kasus korupsi Kabupaten Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas melanggar lima payung hukum sekaligus tentang pengelolaan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 hingga 2012. Terdakwa melanggar pasal 3 ayat 1 UU nomor 17 2003 tentang keuangan negara bahwa k

Ini Pasal yang Dilanggar Terdakwa Korupsi Bantuan Sosial Pemkab Cirebon

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Terdakwa kasus korupsi Kabupaten Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas melanggar lima payung hukum sekaligus tentang pengelolaan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 hingga 2012. "Terdakwa melanggar pasal 3 ayat 1 UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," ujar Jaksa Arif Rahman di Ruang Sidang 1 Pengadilan Negeri Tipikor, Jalan LLRE Martadinata Bandung, Rabu (1/7/2015). Terdakwa dalam perkaranya berperan memotong anggaran bantuan yang dicairkan. Selain itu, menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. "Terdakwa juga melanggar pasal 4 ayat 1 PP nomor 58/2005 9/12/2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, yang seharusnya dalam mengelola keuangan daerah harus memperhatikan pada kemanfaatan untuk masyarakat," paparnya. Selanjutnya, terdakwa melanggar pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada setiap tahap pengeluaran harus didukung bukti lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak pemohon. Kemudian melanggar Permendagri nomor 13/2006 tentang keuangan daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59/2007 jo Permendagri nomor 21/2011, Permendagri nomor 32/2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 39/2012. "Kelima, Perbup Cirebon nomor 11/2009 jo Perbu Cirebon nomor 48/2011 yang diubah dengan Perbup Cirebon nomor 48/2012 tentang cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan Bantuan sosial dari APBD," tegasnya. (Adi Suparman/ang)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA